Karo Ops Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Monang Maradu Zonir. Foto: Istimewa
Maluku Utara disebut bagian dari beberapa provinsi di Indonesia yang masuk zona rawan jelang pemilu serentak 2024 mendatang.
Hal tersebut disampaikan Mabes Polri melalui Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri, Komjen (Pol) Wahyu Widada.
Polda Maluku Utara pun menindaklanjuti hal itu dan mulai lakukan pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IPK) di 10 kabupaten/kota.
Karo Ops Polda Maluku Utara, Kombes Pol. Monang Maradu Zonir Simanjuntak kepada awak media mengatakan, hasil pemetaan jelang pemilu 2024, ada dua wilayah yang masuk dalam kategori rawan.
Kedua wilayah itu adalah Kota Ternate dan Kabupaten Halmahera Tengah.
“Hasil IKP sementara, di Halmahera Tengah dan Ternate itu adalah rawan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat,” jelas Momang, Selasa, 20 Juni 2023.
Monang menambahkan, Polda Maluku Utara telah menyampaikan pemetaan IKP ke masing-masing Kapolres, baik Halmahera Tengah maupun Kapolres Ternate.
“Kami sudah sampaikan. Itu adalah kerawanan kamtibmas,” akuinya.
Monang bilang, pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan internal Polda untuk merancang antisipasi kerawanan kamtibmas di kabupaten/kota.
“Kapolres-Kapolres kami minta supaya tetap lakukan upaya preemtif dan preventif sebagai langkah antisipasi,” pungkasnya.
———
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Galim Umabaihi
Oleh: Andy Hadiyanto RAMADAN dalam ajaran Islam bukan sekadar peristiwa kalender, melainkan peristiwa spiritual yang…
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…
Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…
Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…