Ratusan Kades Tuntut Pemkab Halmahera Utara Bayar Siltap

Ratusan kepala desa (Kades) di Halmahera Utara, Maluku Utara menggelar unjuk rasa di depan Kantor DPRD dan BKD Halut, pada Senin, 18 Maret 2024.

Mereka menuntut agar pemerintah daerah setempat membayarkan gaji penghasilan tetap atau Siltap yang ditunggak sejak 2023 lalu.

Hardi Litimi, Kades Togawa Besi mengatakan, unjuk rasa ini merupakan kali kedua setelah sebelumnya digelar bersama asosiasi pemerintah desa.

Ia menyebut, penghasilan tetap para kades yang belum dibayarkan ini bervariasi, mulai dari 7- 10 bulan terhitung sejak tahun lalu.

“Kami berharap tahun 2024 ini hak hak kami dibayar setiap bulan berjalan,” kata Koordinator Aksi tersebut.

“Kami berharap DPRD selaku perwakilan rakyat dapat mendengar aspirasi dan keresahan kami,” ucap Kades lainnya dalam kesempatan yang sama.

Wakil Ketua II DPRD Halut Samsul Bahri Umar mengatakan, DPRD mendukung tuntutan para kades tersebut.

“Kami secara kelembagaan sudah memanggil Kaban Keuangan dan telah mengadakan pertemuan internal guna mempertanyakan persoalan ini untuk segera diatasi,” kata dia.

Sementara itu, Kaban Keuangan Halmahera Utara, Mahmud Lasidji menyebutkan saat ini untuk Siltap Kepala desa sebesar Rp 17 miliar dan sudah diselesaikan kurang lebih Rp 5 miliar, sedangkan tersisa sebanyak Rp 12 miliar.

Sedangkan, kata dia, dana bagi hasil (DBH) Pemda Halut sebanyak Rp72 miliar belum dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara.

“Maka Kami pastikan sebelum lebaran seluruh dana Siltap para kepala desa dan perangkat desa akan sudah terbayarkan semuanya,” jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Janlis G Kitong menambahkan, desakan pembayaran Siltap ini perlu dijawab dengan mendesak Pemerintah Provinsi Maluku Utara segera merealisasikan DBH tersebut.