News

Rencana Pemkot Ternate Cairkan TPP Terkendala Izin Kemendagri

Sampai saat ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate belum bisa memastikan kapan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) cair.

Diketahui, TPP untuk 4.000 Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemkot Ternate sebesar Rp 83 miliar.

Kepala BPKAD Kota Ternate, Abdulah Hi. M. Saleh mengaku, pihaknya masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Kalau suratnya sudah diterima, langsung kami proses berdasarkan permintaan dari masing-masing OPD,” ujar Abdullah, di Kantor DPRD Kota Ternate, Senin (4/4).

Ia pun memastikan, bahwa seluruh dokumen melalui Biro Organisasi dan Tata Laksana Kemendagri, sudah dinyatakan lengkap.

Karena sudah ditindaklanjuti ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.

“Tinggal menunggu surat resmi dari Kemendagri untuk dicairkan lewat rekening kas daerah,” paparnya.

Berdasarkan informasi yang ia terima, suratnya sudah ada. “Tapi saya belum lihat. Kalau suratnya sudah diterima, langsung diproses,” terang Abdullah.

Tapi Abdulah tidak menjamin, apakah pembayaran TPP yang telat sejak Januari-Maret 2022 ini bisa dicairkan secara keseluruhan atau tidak.

“Karena harus menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Jadi kalau misalnya anggaran belum cukup, maka akan dibayar bertahap atau 2 bulan saja,” pungkasnya.

cermat

Recent Posts

Disdik Pulau Taliabu Dorong Bahasa Daerah Masuk Pelajaran Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) di Pulau Taliabu, Maluku Utara, berkomitmen mendorong kurikulum bahasa daerah masuk dalam…

6 jam ago

Unkhair dan IPB Bahas Kerja Sama Bidang Riset

Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menerima kunjungan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Agromaritim…

6 jam ago

Ini Pesan Kasat Lantas Polres Ternate di HUT ke-70 Lalu Lintas

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, AKP Farha, mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pengendara, untuk…

7 jam ago

Kantah Halmahera Barat Hadiri Peringatan 65 Tahun UUPA di Kanwil BPN Maluku Utara

Dalam rangka memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, jajaran Kantor Pertanahan (Kantah)…

8 jam ago

Mulai 2026, Pengelolaan Anggaran Desa di Morotai Wajib Berbasis Online

Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, menegaskan bahwa mulai tahun 2026 seluruh proses pengelolaan anggaran…

12 jam ago

Rumah Makan Ayam Bakar Pak RT di Ternate Terbakar, Kerugian Capai Rp 200 Juta

Dapur Rumah Makan Ayam Bakar Pak RT yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muhajirin,…

16 jam ago