Areal parkir kawasan Kantor Bupati Morotai tampak sepi. Foto: Aswan/cermat
Sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemda Pulau Morotai, Maluku Utara, mengaku enggan berkantor lantaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) belum dibayar hingga saat ini.
Cermat mewawancarai salah satu pimpinan OPD yang menolak disebutkan namanya. Ia menyebut bahwa hampir empat bulan TPP ASN ini belum dibayarkan.
“Sudah masuk empat bukan ini belum dibayarkan sejak Januari 2024 lalu. Lagipula (pegawai) yang lain juga memang belum masuk,” ucapnya kepada cermat, Sabtu, 20 April 2024.
Menurut dia, alasan belum dibayarkan hak ASN tersebut salah satunya dikarenakan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Pemda Morotai belum ditransfer dari pusat.
Kru cermat juga melakukan pemantauan aktivitas kantor di lingkungan Kantor Bupati Pulau Morotai, pada Jumat, 19 April 2024 kemarin. Hasilnya, pusat perkantoran terpantau tampak sepi pada pukul 08.00 hingga 11.00 WIT.
Sekadar diketahui, sebelumnya, Bupati Pulau Morotai Umar Ali mengungkap dari total 67 miliyar DBH, baru ditransfer 16 miliyar. Sementara Umar yang dikonfirmasi belum memberikan tanggapan sampai berita ini ditayangkan.
Papan reklame di pusat Kota Bobong, Pulau Taliabu, Maluku Utara, ambruk akibat angin kencang pada…
Sejumlah warga Pulau Morotai, Maluku Utara, mengaku mengeluhkan tarif jasa penitipan barang di KM Aksar…
DI antara riuhnya bising kota dan lalulalang kendaraan, gedung dengan arsitek klasik itu tampak berdiri…
Rektor Universitas Pasifik (Unipas) Pulau Morotai, Maluku Utara, Irfan Abdurahman, menilai wacana penempatan Kepolisian Republik…
Polres Halmahera Selatan meringkus pria berinisial IK, 49 tahun, yang merupakan terduga pelaku tindak pidana…
Ditpolairud Polda Maluku Utara (Malut) menyatakan adanya kemungkinan penetapan tersangka baru dalam kasus dugaan perdagangan…