Sekretaris Dikbud Maluku Utara, Fathmi Alhabsy. Foto: Samsul/cermat
Sekretaris Dikbud Maluku Utara, Fathmi Alhabsy, hemat bicara saat dikonfirmasi soal sorotan Praktisi Hukum atas indikasi penyalahgunaan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang SMK pada tahun anggaran 2020-2023.
Praktisi Hukum Maluku Utara, Roslan diketahui meminta Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menelusuri penyalahgunaan anggaran, karena sejauh ini publik tidak mengetahui besaran anggaran dan realisasinya.
“Kalau soal transparansi DAK sebelum tahun 2023, saya tidak bisa komentar, karena saat itu saya belum sekretaris. Dan kedua, tahun anggarannya kan sudah selesai,” jelas Fathmi Alhabsy, Senin, 5 Juni 2023.
Fahmi menambahkan, penyaluran anggaran DAK itu harus dipertanyakan kepada sekretaris sesuai tahun yang dipertanyakan praktisi hukum.
“Sekretaris itu harus tahu, tapi sekretaris yang mana? Tinggal lihat tahun saja proses penyalurannya,” katanya.
Ditanya soal jika APH masuk untuk melakukan penyelidikan soal indikasi penyalahgunaan anggaran DAK, Fahmi justru mempertanyakan kembali.
“Kalau kamu di posisi kami, kong pertanyaan kayak begini, menurut kamu bagaimana,” tanya Fahmi mengakhiri.
———-
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Satuan Brimob Polda Maluku Utara menggelar kegiatan bakti sosial berupa khitanan massal di Ibu Kota…
Polisi menangkap total 18 pelaku judi sabung ayam dan judi dadu yang meresahkan warga di…
Di tengah proses pemulihan dan upaya penguatan operasional yang sedang dijalankan, PT Nusa Halmahera Minerals…
Laporan terbaru Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) mengungkap konflik berkepanjangan di Halmahera Timur, Maluku Utara. Wilayah…
Presiden Prabowo Subianto secara resmi menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Sultan Zainal Abidin Syah, Sultan…