Sensus Ekonomi 2026 Dimulai, BPS Malut Jamin Kerahasiaan Data

Badan Pusat Statistik (BPS) Maluku Utara memastikan data yang dikumpulkan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 akan dijaga kerahasiaannya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat agar memberikan informasi yang benar dan akurat kepada petugas sensus.

Kepala BPS Maluku Utara, Simon Sapary, menegaskan bahwa data yang diberikan masyarakat maupun pelaku usaha hanya digunakan untuk kepentingan statistik dan tidak akan dipublikasikan secara individu.

“Seluruh data yang disampaikan masyarakat dijamin kerahasiaannya. Karena itu, kami mengajak masyarakat untuk tidak ragu memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus,” ujar Simon dalam kegiatan Edukasi Statistik Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Ternate, Senin, 29 Juni 2026.

Menurut Simon, Sensus Ekonomi 2026 merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap sepuluh tahun sekali untuk memotret kondisi dan struktur perekonomian Indonesia secara menyeluruh, termasuk di Provinsi Maluku Utara.

Pelaksanaan sensus dijadwalkan berlangsung secara serentak mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026, dengan sasaran seluruh pelaku usaha, mulai dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) hingga perusahaan berskala besar.

Ia menjelaskan, sensus tersebut bertujuan menyediakan data dasar seluruh aktivitas ekonomi, kecuali sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, jaminan sosial wajib, serta kegiatan rumah tangga sebagai pemberi kerja.

Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun berbagai kebijakan, mulai dari perencanaan pembangunan, penyusunan strategi ekonomi, hingga pengembangan dunia usaha yang lebih tepat sasaran.

“Data yang akurat bukan hanya dibutuhkan pemerintah, tetapi juga menjadi kebutuhan seluruh lapisan masyarakat sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi pembangunan, hingga pengembangan ekonomi,” kata Simon.

Ia menambahkan, keberhasilan Sensus Ekonomi 2026 sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Tanpa dukungan dan keterbukaan informasi dari masyarakat maupun pelaku usaha, BPS akan kesulitan menghasilkan data yang benar-benar menggambarkan kondisi ekonomi di lapangan.

Karena itu, kata dia, BPS Maluku Utara mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif dan mendukung pelaksanaan sensus dengan memberikan data yang jujur, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.

“Hasil Sensus Ekonomi 2026 diharapkan menjadi rujukan penting bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan ekonomi, mendorong pengembangan dunia usaha, serta menyusun perencanaan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” tutup Simon.