News

Tak Satupun Kasus Korupsi Terungkap, Praktisi Hukum Sebut Kejari Taliabu “Mandul”

Kinerja lembaga Adhyaksa di Pulau Taliabu, Maluku Utara, kembali menjadi sorotan. Hingga kini, belum ada satu pun kasus korupsi yang berhasil diungkap, meski kepemimpinan di Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat telah berganti.

Pergantian pucuk pimpinan dari Nurwinardi kepada Yoki Adrianus sekitar enam bulan lalu sempat memunculkan harapan baru. Namun, ekspektasi publik tampaknya belum terjawab. Tak ada gebrakan berarti, terutama dalam membongkar dugaan sindikat korupsi yang disebut-sebut marak di wilayah tersebut.

Pulau Taliabu bahkan kini diduga menjadi salah satu daerah dengan praktik korupsi paling mengkhawatirkan di Maluku Utara.

Menanggapi kondisi ini, praktisi hukum setempat, Sherly Bantu, menilai ada kejanggalan serius dalam kinerja Kejari. Ia menduga adanya kepentingan tertentu atau rasa takut yang membuat aparat penegak hukum enggan mengusut kasus korupsi.

“Seharusnya Kajari yang sekarang lebih berani. Apalagi beliau pernah menjabat sebagai Kepala Seksi Pidana Khusus. Tapi faktanya, tidak ada satu pun kasus yang diungkap,” ujarnya, Rabu, 8 April 2025.

Sherly juga menyoroti dugaan kedekatan Kejari dengan pemerintah daerah yang berpotensi menghambat penegakan hukum. Ia bahkan menyebut kemungkinan adanya “main mata” dalam penanganan perkara.

Lebih jauh, ia mengungkap informasi yang beredar terkait dugaan barter kasus dengan proyek pembangunan mushola di Kantor Kejari. Proyek tersebut, menurutnya, sempat dianggarkan kembali sebesar Rp1,5 miliar, namun belum juga rampung.

“Di tahun 2026 proyek itu kembali dianggarkan. Ini patut dicurigai, ada apa di balik semua ini?” katanya.

Selain itu, ia menyebut adanya pergeseran anggaran dari tiga proyek masjid ke pembangunan lanjutan mushola di lingkungan Kejari, yang semakin menimbulkan tanda tanya.

Sherly menegaskan, pihaknya bersama masyarakat kini terus memantau kinerja Kejari Pulau Taliabu. Ia mengingatkan bahwa Kajari sebelumnya pernah berjanji di hadapan publik untuk menuntaskan kasus-kasus korupsi di daerah tersebut.

“Janji tinggal janji. Sampai sekarang nihil. Kejari Taliabu layak disebut ompong dan penakut karena tidak menunjukkan keberanian dalam memberantas korupsi,” tegasnya.

redaksi

Recent Posts

Saat Minyak Cengkih Bikin Takjub Tamu JKPI

Aroma minyak cengkih yang dipamerkan di salah satu stan Rakernas XII Jaringan Kota Pusaka Indonesia…

19 jam ago

Seminar Nasional JKPI: Arsip dan Memori Sejarah Jadi Kunci Menjaga Identitas Ternate

Sejarah Ternate tidak hanya tersimpan dalam benteng, kedaton, masjid, maupun situs bersejarah. Jejak perjalanan kota…

1 hari ago

Kecelakaan Beruntun di Ternate Viral, Polisi Bantah Tawarkan Opsi Damai

Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan satu mobil dan empat sepeda motor di kawasan Kota Baru,…

1 hari ago

Rakernas JKPI 2026 Dorong Pusaka Jadi Penggerak Ekonomi Daerah

Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) di Kota Ternate tidak hanya menjadi…

2 hari ago

Selain Bahagia, Maluku Utara Juga Dinobatkan Jadi Provinsi yang Warganya Paling Taat Beragama

Maluku Utara kembali mencatat capaian yang menarik. Setelah masuk dalam daftar provinsi dengan tingkat kebahagiaan…

2 hari ago

Pemerintah Pulau Taliabu Belum Menetapkan HET Minyak Tanah

Harga Eceran Tertinggi (HET), Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Minyak Tanah di Pulau Taliabu,…

2 hari ago