Upah Operator Armada Sampah di Ternate Belum Dibayar 2 Bulan

Puluhan operator armada sampah roda tiga (Viar) di Kota Ternate, Maluku Utara, meminta pemerintah kota segera membayarkan upah kerja mereka. Para operator ini menggelar aksi di Depan Kantor Wali Kota Ternate, Senin, 5 Agustus 2024.

Ketua Satgas Sampah Kecamatan Ternate Tengah, Hamid Mondo mengatakan bahwa tuntutan utama mereka dalam aksi itu adalah terkait keterlambatan pembayaran upah terhitung sejak dua bulan terakhir.

“Dorang (pemerintah) bilang bulan berjalan itu terbayar. Contohnya Januari punya harus terbayar di Februari, tapi di Februari itu jangan sampai lewat. Ternyata Juli punya ini sampai masuk tanggal 5 belum dibayar,” kata Hamid, Senin, 5 Agustus 2024.

Gaji Rp 1,5 juta/bulan yang dibayar melalui pemerintah kecamatan itu, kata Hamid, untuk dirinya sebagai ketua memang sudah tidak ada masalah keterlambatan. Namun, kondisi ini dialami rekan-rekannya yang lain.

Selain gaji bulan Juli, Hamid bilang, ada juga beberapa rekannya yang gajinya belum dibayarkan pada Mei 2024.

Ia menjelaskan, jika gaji yang belum dibayarkan ini membuat susah petugas pengangkut sampah, sebab itulah satu-satunya pendapatan mereka.

“Apalagi, dari gaji yang tidak seberapa itu setiap bulannya para petugas patungan perorangan sebesar Rp 20 ribu untuk dana persiapan bila ada anggota yang membutuhkan, seperti untuk berobat di rumah sakit,” ungkap Hamid.

“Sementara masalah di luar belas kasihan ada torang (kami) pe teman yang bini ada sakit di rumah sakit cuma harap gaji dari situ,” sambungnya.

Hamid menuturkan, di samping keterlambatan gaji pihaknya juga menuntut pembiayaan sparepart angkutan sampah roda tiga yang mereka operasikan.

“Masalah ketidakjelasan pembiayaan sparepart ini dirasa sangat memberatkan petugas karena setiap terjadi kerusakan petugas lah yang harus diperbaiki dengan ongkos sendiri,” keluhnya.

Hal tersebut, menurut dia, sudah dialami hampir semua petugas sejak tahun 2023 lalu. Tepatnya, semenjak penempatan anggaran perawatan suku cadang dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate ke pemerintah kecamatan masing-masing.

” Torang bawa pemerintah punya tapi rusak torang yang ganti itu. Karena belum ada anggaran untuk sparepart yang ada hanya BBM,” timpal dia.

Ditanya alasan tidak adanya pembiayaan perawatan sparepart , Hamid mengungkapkan, pemerintah kecamatan selalu berdalih belum dianggarkan padahal setelah dicek anggaran tersebut tersedia per-tiga bulan.

Dalam aksi tersebut, Hamid mengaku sudah direspon oleh Pelaksana harian (Plh) Wali Kota Ternate, Rizal Marsaoly.

“Jawaban pak sekda masalah gaji torang disuruh buka rekening masing-masing di BPRS supaya sudah tidak ada kendala. Sparepart dari sekda paksakan ke bendahara kecamatan mulai besok itu harus masuk permintaan anggaran,” pungkasnya.

Sekadar diketahui, sebelumnya pada Selasa, 16 April 2024, sekitar 20 operator armada roda tiga pengangkut sampah dari Kecamatan Ternate Selatan juga sempat membuat aksi serupa di depan Kantor Wali Kota Ternate.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk protes operator terhadap Pemerintah Kota Ternate lantaran tidak menyediakan anggaran bahan bakar minyak (BBM) untuk operasional.