Warga Pertanyakan Kompensasi Dampak TPA Sampah di Ternate, Pemerintah: Belum Dipikirkan

Kehadiran tempat pembuangan akhir (TPA) sampah di kawasan Buku Deru-deru Kelurahan Takome, Kota Ternate, Maluku Utara menghadirkan sejumlah persoalan.

Sejak dibangun hingga kini, warga sekitar mengaku mulai merasakan dampak dari pengelolaan sampah TPA Buku Deru-deru.

Dampaknya juga dialami sejumlah warga Kelurahan Sulamadaha yang rumahnya berdekatan langsung dengan lokasi tersebut.

Warga lantas mempertanyakan kompensasi atas dampak dari pengelolaan sampah yang dianggap tidak ramah lingkungan.

“Setiap hari torang (kami) harus cium bau sampah. Bukan baru hari ini, sudah beberapa bulan terakhir,” ungkap Mustakim (samaran), kepada cermat, Kamis, 7 November 2024.

Tumpukan sampah tak hanya menghadirkan bau busuk, juga membuat rumah warga sering dihinggapi lalat.

“Tolong pemkot perhatikan masalah ini, jangan cuma kasih bersih di pusat kota sementara kita di bagian barat sini cium dia pe bobou (bau) deng dapat dia pe panyake (penyakit),” ujarnya.

Hal yang sama juga diakui Pengurus Karang Taruna Una Kapita di Kelurahan Sulamadaha, Andre M Robo. Menurutnya, warga Sulamadaha harusnya mendapatkan kompensasi berupa fasilitas kesehatan dari Pemkot Ternate atas dampak yang ditimbulkan dari TPA Buku Deru-Deru.

“Selama ini kami masyarakat yang hidup di sekitar TPA tidak pernah mendapatkan kompensasi, padahal kami orang pertama yang merasakan dampak dari itu semua,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Muhammad Syafei mengaku bahwa belum ada pembicaraan terkait kompensasi dampak TPA sampah.

“Kalau ditanya DLH berarti kita bicara soal pemerintah daerah, nanti kita lihat regulasinya. Karena sejauh ini kita belum berfikir ke sana, tetapi secara umum (harusnya ada). Saya juga belum lihat regulasinya,” ujarnya.

Syafei memastikan hal ini akan dibahas bersama dengan TAPD dan Banggar DPRD Kota Ternate.

“Nanti kita diskusikan dulu. Karena ini terkait dengan anggaran, ada TAPD dan Banggar yang harus menyetujui dari DPRD, kemudian regulasinya kuat tidak. Kita coba lihat kembali regulasi kemudian koordinasi dengan pihak terkait, kalau memang punya dampak yang sudah sangat merugikan maka isu ini akan diangkat untuk dicarikan solusi,” ucapnya.

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Ternate Rizal Marsaoly menambahkan, terkait dengan kompensasi, pihaknya akan memanggil DLH untuk dilakukan kroscek terkait hal ini.

“Nanti kita akan panggil DLH untuk mengkroscek. Paling tidak kalau memang itu ada dan itu merupakan hak dari warga ya kita berikan, tapi kita cek dulu jangan sampai itu belum teralokasi,” kata Rizal.

Rizal yang juga ketua tim TAPD berharap pengelolaan TPA tidak hanya menjadi tempat pembuangan akhir sampah melainkan juga bisa jadi nilai ekonomis untuk masyarakat setempat.

“Jadi intinya pemkot sangat memahami itu, Insya Allah. Karena kita kemarin itu terkendala armada saja, yang DLH sampaikan ke saya itu alat berat itu dia rusak, sehingga kemarin itu ada sewa selama 3 hari dan mulai dikerjakan,” tuturnya.

Ia juga memastikan dalam waktu dekat anggaran Rp 5 miliar dari Dinas PUPR siap dialokasikan untuk TPA Buku Deru-Deru.

“Insya Allah akan kita alokasikan anggaran 5 miliar dari PUPR untuk TPA Buku Deru-Deru dan jangka panjangnya, Pemkot kita ini sudah punya konsep, hanya saja waktu pelaksanaannya terlalu pendek, di samping kita juga harus melihat fokus beberapa hal yang lain, tapi sampah itu juga menjadi salah satu program 100 hari kerja pak Wali waktu terpilih, hanya saja dalam perjalanan kita tau persis ada beberapa persoalan lain membutuhkan perhatian,” tutupnya.