Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai, Maluku Utara, memastikan bahwa kesejahteraan ASN tidak terabaikan di tengah kebijakan efisiensi anggaran daerah.
Pemkab memang sudah membayarkan TPP untuk ASN hingga gaji PPPK terhitung sejak pasangan Rusli-Rio memimpin.
Kepala BPKAD Morotai, Adhar Andi Sunding, menegaskan bahwa pembayaran TPP menjadi perhatian khusus bupati. Ia memastikan proses pencairan untuk bulan November 2025 telah dilakukan sejak dua hari terakhir.
“Sesuai arahan Bupati, pembayaran TPP tidak boleh tertunda. Untuk bulan November, mulai kemarin hingga hari ini sudah diproses pencairannya,” ujarnya.
Menurut dia, selama tidak ada kendala kedisiplinan, TPP tetap dibayarkan penuh kepada ASN. Namun bagi aparatur yang malas berkantor atau tidak disiplin, pemotongan TPP dilakukan secara otomatis berdasarkan data absensi yang diolah oleh Badan Kepegawaian Daerah Morotai.
“Kalau ada ASN yang malas ngantor, maka BKD langsung beri sanksi pemotongan TPP,” tambahnya.
Ia bilang, anggaran TPP ASN setiap bulan berada pada kisaran Rp. 2,4 miliar, hal itu serupa dengan bulan-bulan sebelumnya. Dan besarn yang diterima masing-masing ASN tetap disesuaikan dengan tingkat disiplin kehadiran.
“Bulannya sama seperti yang kemarin, Rp2,4 miliar. Tapi ini kembali ke BKD, karena kalau kehadiran ASN penuh, maka TPPnya juga diterima penuh,” tutupnya.