Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur memastikan belum memiliki rencana untuk merumahkan maupun memberhentikan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan tenaga honorer di lingkungan pemerintah daerah.
Kepastian itu disampaikan langsung Bupati Halmahera Timur, Ubaid Yakub, pada Rabu, 8 Juli 2026, setelah mencermati berbagai informasi di media sosial mengenai nasib PPPK dan tenaga honorer di sejumlah kabupaten/kota.
Menanggapi isu tersebut, Ubaid menegaskan bahwa Pemkab Halmahera Timur belum mengambil opsi merumahkan PPPK maupun honorer. Saat ini, pemerintah daerah masih mengkaji berbagai langkah strategis agar para tenaga kerja tersebut tetap dapat dipertahankan.
“Sampai saat ini kami belum pada opsi merumahkan PPPK maupun honorer. Kami masih memikirkan langkah-langkah strategis lainnya,” ujar Ubaid.
Sebagai bagian dari upaya tersebut, Bupati mengaku telah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan Halmahera Timur untuk mendata seluruh tenaga honorer di jenjang SD dan SMP. Pendataan itu dilakukan dengan memisahkan sekolah yang berada di wilayah pertambangan dan sekolah yang berada di luar kawasan tambang.
“Saya sudah memerintahkan Kepala Dinas Pendidikan untuk melakukan pendataan tenaga honorer di seluruh SD dan SMP. Kami ingin memetakan sekolah yang berada di wilayah tambang dan yang berada di luar wilayah tambang,” katanya.
Menurut Ubaid, pemerintah daerah tengah menyiapkan skema alternatif dengan menggandeng pihak ketiga untuk membantu pembiayaan tenaga honorer, sehingga tidak perlu mengambil kebijakan merumahkan pegawai.
Ia mengungkapkan, salah satu perusahaan yang telah diajak berkomunikasi adalah PT NKA. Namun hingga kini pembahasan masih sebatas tahap penawaran dan belum mencapai kesepakatan.
“Yang jelas, belum ada kesepakatan. Masih dalam tahap penawaran. Semoga nantinya ada kesepahaman,” pungkasnya.