Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Taliabu, Maluku Utara minta kepada 74 pemilik lahan untuk tidak perjualbelikan lahan yang sudah disepakati untuk Bandar Udara (Banda) Bobong di Dusun Dufo, wilayah setempat.
Penegasan itu, guna mempercepat pendataan dan proses administrasi pembangunan Bandara di Pulau Taliabu secara terstruktur serta terbenahi secara data yang tal amburadul.
Hal itu, dikatakan oleh Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Disperkimtan) Pulau Taliabu, Sarifudin Soamole. Ia bilang, pihaknya akan melakukan peninjauan lokasi untuk didata kembali.
“Kami akan tinjau lokasi kembali, jangan sampai sudah ada terjadi jual beli lahan yang khususkan untuk bandara antara pemilik lahan dan pemilik lainnya,” kata Kadis Perkimtan Pulau Taliabu, Sarifudin Soamole kepada cermat, Senin, 14 September 2026.
Menurutnya, anggaran pembebasan lahan Bandara Bobong terletak pada Disperkimtan Pulau Taliabu, sehingga pihaknya menekankan agar tidak terlibat persoalan hukum.
“Yang saya khawatir, anggarannya pada Dinas Kami, karena salah sedikit kita masuk ke ranah hukum. Saya yang bayar juga kena dan kalian yang terima juga pasti kena. Agar kita tidak sama-sama kena, maka kita haru cek dan data secara bersama-sama,” jelasnya.
Sebelum Pemkab Pulau Taliabu mendatangkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) wilayah Maluku Utara, Sarifudin meminta agar lahan yang diperuntukkan untuk bandara tidak berpindah tangan lagi ke pemilik lain.
“Takutnya, ketika kami sudah bayar lahannya ke pemilik pertama dan tiba-tiba ada yang datang dan mengaku bahwa lahan tersebut sudah bukan lagi milik pihak pertama. Pastinya, itu akan menjadi temuan terhadap kami,” ujarnya.
Ia sampaikan bahwa di seputaran lahan bandara diharapkan selama dalam proses pendataan lahan jangan ada yang melakukan tanda tangan jual beli. Sebab, pihaknya telah melakukan sosialisasi lebih awal.
“Kalau sampai terjadi jual beli, maka kami pastikan jiwa mereka tidak akan tenang. Karena, akan masuk ke ranah hukum,” tutupnya.
_
Penulis: La Ode Hizrat Kasim