Eropa sedang tidak baik-baik saja. Bukan karena perang di perbatasan, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih dekat, yakni dapur rumah tangga, harga sewa kamar, biaya kuliah, dan tagihan listrik yang tak kunjung turun. Sepanjang 2026, gelombang keresahan sosial menyapu setidaknya sebelas negara, yakni Albania, Austria, Belgia, Prancis, Jerman, Yunani, Irlandia, Italia, Portugal, Serbia, dan Spanyol. Benang merahnya satu, yakni krisis biaya hidup.
The Guardian, dalam editorialnya “The social contract has broken – and young people want solutions” (23 Oktober 2026), menangkap dinamika ini dengan tepat. “Prancis bersin, dan Eropa kembali masuk angin,” tulis editorial itu. Protes yang dimulai dari remaja di sebuah sekolah menengah segera menarik ratusan ribu orang di seluruh Prancis, lalu menyebar ke Lisbon, Madrid, Milan, Brussels, dan Tirana. Otoritas Prancis mengerahkan 70.000 petugas dan hanya mengizinkan pawai yang diselenggarakan serikat pekerja. Namun, dengan harga bahan bakar yang diproyeksikan naik pada musim dingin, tuntutan yang meluas, dan Presiden Macron yang dinilai gagal merespons situasi, tidak ada tanda-tanda keresahan akan mereda.
Di Prancis, protes dimulai dari guru di Créteil yang mogok karena kekurangan staf. Siswa ikut turun, lalu meluas ke seluruh negeri. Pada 17 Oktober, lebih dari 500.000 orang—dengan estimasi penyelenggara mencapai 800.000—berpartisipasi dalam aksi nasional. Sejak awal gerakan mahasiswa, lebih dari 6.700 anak di bawah umur tercatat menjalani penahanan polisi (garde à vue). Seorang gadis 17 tahun kehilangan penglihatan satu mata akibat peluru karet; seorang remaja laki-laki 17 tahun kehilangan tangan akibat granat kejut. Balai kota bersejarah di Limoges dibakar. Di Italia, “No Meloni Day” mempertemukan mahasiswa, sopir truk, dan petani; toko mewah di Milan dijarah, dan Italia Selatan dilaporkan kekurangan bahan bakar. Di Portugal, slogan “Não dá mais para viver assim”—kita tidak bisa hidup seperti ini lagi—mewakili puluhan ribu orang yang melihat harga rumah dan sewa hampir dua kali lipat sejak 2017. Di Spanyol, kematian seorang perempuan berusia 87 tahun setelah pengusiran paksa menjadi simbol krisis perumahan; parlemen dibubarkan dan pemilu dipercepat. Di Albania, protes lingkungan di Pulau Sazan tumbuh menjadi “Flamingo Revolution” yang menuntut pengunduran diri Perdana Menteri. Di Serbia, sekitar 150.000 orang berbaris menjelang pemilu. Di Jerman, wajib militer baru memicu pemogokan sekolah yang melibatkan sekitar 45.000 siswa di sekitar 100 kota. Di Yunani, tenda-tenda mahasiswa berdiri di depan parlemen. Di Belgia, 195 orang ditangkap. Di Austria, 20.000–30.000 orang menuntut dana universitas.
Satu hal penting patut dicermati. The Economist (22/10/2026) misalnya, menegaskan bahwa protes ini terutama soal biaya hidup dan buruknya layanan publik. Narasi bahwa kerusuhan didalangi imigran, Muslim, atau kelompok kiri radikal tidak sesuai dengan fakta, yakni mayoritas demonstran adalah warga negara masing-masing. Namun, sebagaimana biasa, kekacauan selalu punya godaan untuk dibajak. Donald Trump, JD Vance, Alice Weidel, Giorgia Meloni, hingga Donald Tusk ramai-ramai mengaitkan protes dengan imigrasi. The Guardian secara tegas menyebut manuver ini sebagai “kebohongan bahwa imigran dan perbatasan terbuka adalah penyebabnya, dan bahwa tangan kuat diperlukan untuk memulihkan ketertiban.” Dalam konteks ini, politik identitas kembali dijual sebagai obat, padahal penyakitnya adalah ketidakadilan ekonomi.
Di sinilah Eropa sedang mengajarkan sesuatu yang penting, yakni negara kesejahteraan tidak mati karena ideologi, tetapi karena anggaran. Prancis menghadapi defisit yang diproyeksikan sekitar 5,4–5,7% dari PDB; Belgia sekitar 5,2–5,4%. Ruang fiskal menyempit. Pilihan yang tersedia bagi pemerintah yakni memotong belanja sosial atau menaikkan pajak. Keduanya sama-sama tidak populer. The Guardian menyoroti bahwa “pemerintah yang khawatir soal utang dan takut pada pasar obligasi tidak mampu atau tidak mau menawarkan solusi” kepada generasi muda. Ketika pemotongan menyentuh sekolah, rumah sakit, dan transportasi publik, rakyat kecil yang paling dulu merasakannya. Maka lahirlah kemarahan yang tidak lagi bisa ditampung oleh kotak suara biasa.
Protes Eropa tidak semestinya dibaca sebagai “kerusuhan” semata. Fenomena yang tampak adalah anak-anak muda yang kehilangan masa depan. The Guardian menyebutnya sebagai “runtuhnya kontrak sosial”: satu generasi, dengan alasan yang masuk akal, merasa akan hidup lebih buruk daripada orang tua mereka. Mereka marah atas pendidikan yang tidak memadai dan pekerjaan yang tak stabil, sulit menyewa tempat tinggal sendiri sampai usia 20-an, serta membayar pensiun yang mereka yakini tak akan pernah mereka terima, sementara krisis iklim membayangi masa depan mereka. Di Uni Eropa, 26,9% anak muda usia 15–29 tahun tinggal di rumah yang penuh sesak; di Spanyol angkanya 16,2%. Di Portugal, sewa rumah tidak lagi sebanding dengan upah. Di Italia, mahasiswa menuntut pemerintah membelanjakan lebih banyak untuk pendidikan daripada senjata. Di Jerman, pelajar menolak wajib militer. Mereka tidak sedang bermimpi tentang utopia; mereka sedang meminta hak-hak dasar yang seharusnya sudah ada.
Tentu, kekerasan tidak bisa dibenarkan. Pembakaran, penjarahan, dan penyerangan terhadap polisi adalah pelanggaran hukum. Kita semua setuju dengan itu. Tetapi kekerasan negara juga tidak boleh dibiarkan, yakni peluru karet yang merusak mata, granat kejut yang memutus tangan, gas air mata ke arah siswa, dan penahanan ribuan anak di bawah umur. Ketika negara membalas keluhan warga dengan pentungan, yang tumbuh bukan ketertiban, melainkan luka yang lebih dalam.
Bagi Indonesia, gelombang ini bukan suatu tontonan yang jauh. Kita punya masalah yang rada mirip, yakni harga pangan, kesenjangan, biaya pendidikan, dan krisis perumahan bagi generasi muda. Bedanya, kita sering lebih sibuk menunggu ledakan daripada mencegahnya. Padahal, pelajaran dari Eropa cukup terang dan jelas, yakni jangan tunggu rakyat turun ke jalan baru negara mendengar. Anggaran harus berpihak pada rumah tangga, bukan hanya pada proyek dan simbol. Pendidikan dan kesehatan tidak boleh menjadi korban pertama ketika defisit membengkak. Dan politik identitas tidak boleh dipakai untuk menutupi kegagalan ekonomi.
Setidaknya, ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil dari keresahan sosial di Eropa. Pertama, krisis perumahan (atau dalam konteks kebutuhan personal dan rumah tangga) bukan soal nanti, tetapi soal hari ini. Ketika harga rumah dan sewa melampaui kemampuan upah, yang lahir bukan hanya kesulitan ekonomi, melainkan kemarahan generasi muda yang merasa masa depannya dirampas. The Guardian mencatat bahwa “ketimpangan yang meningkat membuat mereka melihat orang lain menjadi kaya, kadang langsung mengambil untung dari kemalangan mereka, dengan flat dan rumah diperlakukan sebagai instrumen finansial, bukan tempat tinggal.” Kedua, pemotongan belanja publik adalah jalan pintas yang berbahaya. Sekolah yang rusak, guru yang kurang, dan layanan kesehatan yang menurun adalah luka yang menumpuk perlahan, lalu meledak sekaligus. Ketiga, politik identitas tidak pernah menyelesaikan persoalan ekonomi. Ia hanya memindahkan kemarahan dari kebijakan yang gagal ke kelompok yang paling lemah.
Eropa saat ini sedang bergetar bukan karena ia miskin, tetapi karena ia lupa bahwa kesejahteraan adalah fondasi demokrasi. Ketika rumah tak terjangkau, sekolah tak layak, dan upah tak cukup, demokrasi tinggal menjadi prosedur tanpa rasa. Maka yang bergetar bukan hanya jalanan, melainkan kepercayaan pada institusi.
Sudah tentu kita berbeda dengan Eropa dalam banyak hal. Tetapi satu hal yang sama, yakni dalam soal-soal kemanusiaan, masyarakat selalu menuntut negara untuk hadir. Bukan dengan gas air mata, melainkan dengan kebijakan yang membuat orang bisa hidup layak dan bermartabat.