Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Pulau Morotai, Maluku Utara tetap menjalankan program pencegahan meski berada dalam kondisi efisiensi anggaran. Sosialisasi kepada pemilih pemula menjadi salah satu langkah yang dilakukan untuk mempersiapkan masyarakat menghadapi tahapan pemilu mendatang.
Ramla Mole, Ketua Bawaslu Morotai mengatakan edukasi politik kepada generasi muda dilakukan sejak dini, terutama bagi siswa sekolah menengah atas yang akan menggunakan hak pilih untuk pertama kalinya.
“Jadi untuk saat ini karena ada efisiensi, tetapi kami Bawaslu tetap melakukan langkah-langkah pencegahan yang dimulai dari sosialisasi di sekolah-sekolah,” kata Ramla, saat ditemui cermat usai menghadiri pelantikan DPC Gamki Morotai, Kamis, 15 September 2026.
Materi yang diberikan mencakup pemahaman mengenai penggunaan hak pilih hingga tata cara memberikan suara. Sasaran utamanya adalah siswa kelas XII yang masuk dalam kategori pemilih pemula.
“Jadi sosialisasinya itu cara coblos, cara memberikan hak pilih dan sosialisasi yang lain-lain yang memang penting,” ujarnya.
Selain kegiatan di sekolah, kata Ramla, Bawaslu Morotai mulai memperkuat koordinasi berkaitan dengan verifikasi partai politik melalui sistem informasi partai politik (Sipol). Pemeriksaan nantinya mencakup keaktifan anggota serta kepengurusan partai.
“Terus adanya koordinasi juga terkait dengan verifikasi parpol di Sipol untuk dicek keaktifan anggota dan juga kepengurusan partai politik,” katanya.
Ia menyebut verifikasi partai politik dijadwalkan mulai Juni 2027. Menjelang tahapan tersebut, Bawaslu juga melibatkan kelompok pemuda dalam pengawasan partisipatif.
“Kami melibatkan anak-anak muda untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif,” jelasnya.
Keterlibatan pemuda akan dilanjutkan melalui kegiatan sosialisasi di SMA Muhammadiyah. Mereka dijadwalkan mendampingi Bawaslu dalam memberikan edukasi kepada calon pemilih pemula.
“Besok mereka dampingi kami juga untuk sosialisasi di SMA Muhammadiyah,” ujarnya.
Bawaslu Morotai juga membuka ruang partisipasi bagi unsur masyarakat lainnya, termasuk wartawan dan LSM, dalam pengawasan pada tahapan berikutnya.
Sementara itu, pembentukan jajaran pengawas adhoc, ia bilang, dipersiapkan pada Juli. Namun, pelaksanaannya masih menunggu regulasi pemilu yang menjadi dasar pembentukan jajaran tersebut.
“Untuk jajaran adhoc itu di Juli sudah bisa bentuk, tinggal menunggu undang-undang pemilu keluar,” tutupnya.