News  

Buruh PT OST di Pulau Obi Diduga Dieksploitasi, Kuasa Hukum Lapor Disnaker

Ilustrasi Istimewa

Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap buruh di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku Utara, mencuat. PT Obi Sinar Timur (OST) dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Maluku Utara atas dugaan pengupahan di bawah upah minimum hingga penerapan sistem kerja yang dinilai melanggar ketentuan ketenagakerjaan.

Laporan tersebut dilayangkan Kantor Hukum Lukman Harun, S.H. & Partners selaku kuasa hukum Jabar Umafagur. Pengaduan resmi itu ditujukan kepada Disnakertrans Maluku Utara melalui Pengawas dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Ketenagakerjaan melalui UPTD Kota Ternate.

Dalam laporan bernomor XII/ADV-LH/IX/2026, kuasa hukum menguraikan sejumlah dugaan pelanggaran yang dialami kliennya sejak mulai bekerja pada 24 September 2023.

Salah satu dugaan pelanggaran berkaitan dengan pembayaran upah. Selama enam bulan pertama bekerja sebagai Tenaga Harian Lepas (THL), Jabar disebut menerima upah Rp2,5 juta per bulan.

Padahal, berdasarkan laporan tersebut, upah yang diterimanya berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Maluku Utara. Pada 2023, UMP Maluku Utara tercatat Rp2.976.720, sedangkan pada 2024 sebesar Rp3,2 juta.

Selain upah, Jabar juga diduga harus bekerja lebih dari 10 jam setiap hari, mulai pukul 06.50 hingga 17.00 WIT.

Persoalan lain muncul setelah Jabar dipindahkan ke bagian suku cadang atau sparepart. Menurut kuasa hukumnya, perusahaan menerapkan pola kerja 13 hari berturut-turut dan hanya memberikan satu hari libur.

Pola kerja yang disebut sebagai sistem 13-1 itu dinilai bertentangan dengan ketentuan waktu istirahat mingguan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan.

Kuasa hukum juga mempersoalkan dugaan tidak dibayarkannya hak upah lembur selama kliennya bekerja dengan pola tersebut.

Dugaan pelanggaran berlanjut ketika Jabar mengalami gangguan kesehatan pada Juli hingga September 2026. Ia kemudian dirujuk untuk menjalani pengobatan di Sanana.

Namun, menurut keterangan dalam laporan, ketika hendak kembali bekerja pada September 2026, perusahaan justru menolak kehadirannya dan memulangkannya tanpa memberikan biaya pengobatan.

Kuasa hukum menyebut pihak perusahaan kemudian tidak lagi merespons komunikasi dari kliennya. Bahkan, nomor telepon Jabar disebut dikeluarkan dari grup WhatsApp resmi perusahaan.

Kondisi tersebut dinilai sebagai indikasi adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa melalui prosedur yang semestinya.

“Ini bukan sekadar sengketa hubungan industrial biasa, melainkan dugaan tindak pidana kejahatan ketenagakerjaan yang mencederai martabat kemanusiaan dan menginjak-injak undang-undang negara,” kata Lukman dalam keterangannya, Senin, 16 November 2026.

Atas dugaan tersebut, pihak kuasa hukum mendesak Disnakertrans Maluku Utara dan PPNS Ketenagakerjaan segera melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap PT OST.

Mereka meminta pengawas ketenagakerjaan turun langsung ke lokasi operasional perusahaan di Pulau Obi untuk memeriksa dokumen absensi, sistem kerja, struktur dan skala upah, serta status hubungan kerja seluruh karyawan.

Selain itu, kuasa hukum meminta aparat berwenang menindaklanjuti dugaan pelanggaran pidana ketenagakerjaan yang diduga dilakukan pihak perusahaan.

Mereka juga menuntut agar perusahaan membayarkan kekurangan upah berdasarkan ketentuan upah minimum, upah lembur, jaminan kesehatan, serta hak-hak normatif lainnya yang dinilai belum dipenuhi.

Lukman mengatakan kasus yang dialami Jabar diduga bukan satu-satunya praktik pelanggaran hak buruh di perusahaan-perusahaan di Maluku Utara.

“Ini baru satu buruh yang kami temukan mengalami sistem kerja seperti ini. Bagaimana dengan pekerja lainnya? Dalam tiga bulan terakhir, saya dan tim juga mendampingi korban dari berbagai perusahaan yang diduga melakukan pelanggaran serupa,” ujar Lukman.

Ia menilai dugaan pelanggaran terhadap buruh tidak semestinya hanya dipandang sebagai persoalan pemenuhan hak normatif pekerja, tetapi juga perlu dilihat sebagai persoalan struktural dalam hubungan ketenagakerjaan.

Hingga berita ini ditayangkan, belum terdapat keterangan atau tanggapan dari pihak PT OST terkait laporan dan berbagai dugaan yang disampaikan kuasa hukum tersebut.