Diskusi Bawaslu Halmahera Utara terkait kerawanan dan pengawasan pemilu. Foto: Agus/cermat
Bawaslu Halmahera Utara resmi menggelar diskusi pemetaan kerawanan dan pengawasan pada pemungutan dan perhitungan surat suara bagi pemilih partisipatif tahun 2024.
Ketua Bawaslu, Ahmad Idris menyebut bahwa kegiatan ini melibatkan pengawas KPU, Panwascam serta peserta perwakilan OKP dan SKPP.
Ia bilang, diskusi ini bertujuan memberikan gambaran pemetaan kerawanan saat pemungutan dan penghitungan suara.
“Dengan demikian ketika sudah diketahui tensi kerawanannya, Bawaslu kemudian dapat mengambil langkah pencegahan terkait potensi pelanggaran di TPS supaya tidak terjadi pelanggaran,” ucap Ahmad, Rabu, 8 Februari 2024.
Sementara itu, kata dia, ada sejumlah titik kerawanan yang akan diperketat pengawalannya sehingga tidak lagi terjadi pelanggaran seperti di tahun 2019 lalu.
“Titik kerawanan sendiri itu ada beberapa, seperti Kao Teluk, Loloda Kepulauan dan Loloda Utara karena ini perhatian serius dari bawaslu serta di kecamatan lain,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengalaman pemilu di tahun 2019 dan 2020 saat pilkada ada beberapa titik yang terjadi PSU, sehingga pihaknya berjanji proses pengawasannya akan dimaksimalkan.
“Untuk itu kita akan memerintahkan pengawas dan pihak penyelenggara secara teknis dari KPU dan jajarannya di TPS harus mampu melaksanakan tugas sesuai prosedur serta harus ada perhatian dari partai politik untuk melaksanakan perannya sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik, jujur serta aman,” pungkasnya.
Kejaksaan Negeri (Kejari) Ternate berpotensi menjemput paksa terdakwa kasus penyebaran berita bohong (hoaks) dan pencemaran…
Tim penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Maluku Utara dalam waktu dekat akan menggelar…
Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polres Ternate menyerahkan tiga anggota Satpol PP, yang…
Bupati Halmahera Utara Piet Hein Babua dan Wakil Bupati Kasman Hi Ahmad, secara resmi melepas…
Dua pemain bintang Malut United, Yakob Sayuri dan Yance Sayuri, secara resmi melaporkan sejumlah pemilik…
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, melantik 31 pejabat struktural…