Kepala DLH Kota Ternate, Tonny S. Pontoh Foto: Samsul/cermat
Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Ternate, Maluku Utara, saat ini tengah mengusulkan tambahan anggaran BBM untuk armada sampah di APBD-Perubahan tahun 2023.
Hal itu disampaikan Kepala DLH Kota Ternate, Tonny S Pontoh saat diwawancarai cermat di Pelataran Kantor Wali Kota Ternate, Senin, 24 Juli 2023.
Menurut Tonny, pengusulan dilakukan lantaran saat ini anggaran yang diperuntukkan bagi armada sampah hanya tersedia hingga Juni 2023.
“Jadi estimasi anggaran BBM operaisonal armada sampah sebelumnya memang telah dihitung, hanya saja terjadi kenaikan harga BBM sehingga anggaran yang harusnya digunakan satu tahun, hanya bisa digunakan tujuh bulan,” kata Tonny.
Karena itu, ia bilang, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahan untuk mendapatkan stok BBM.
“Situasi anggaran yang fluktuatif saat ini harus dimengerti pihak ketiga. Ini kan Pemerintah bukan pribadi sehingga kita hatus menunggu. Sebab fluktuasi anggaran ini kan tidak menentu, jadi bagi saya sih tidak ada masalah yang terpenting itu koordinasi saja dengan pihak ke-3,” jelasnya.
Tonny menyebut, DLH Ternate telah mengusulkan anggaran BBM sekitar Rp1 miliar lebih di APBD-Perubahan.
“Sedangkan hutang yang belum dibayar juga kita usulkan dalam perubahan anggaran nanti. Untuk anggarannya sendiri itu sekitar 2 miliar lebih,” ungkapnya.
Ia menambahkan, dalam waktu dekat DLH juga bakal kebagian tambahan armada pengangkut sampah berupa 7 unit mobil L300, dam truk 6 unit dan 50 armada viar.
—————
Penulis: Muhammad Ilham Yahya
Editor: Rian Hidayat Husni
Kunjungan kerja Komisi III DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, ke Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos…
Komunitas Forum Karyawan Lokal Kristen NHM dan Mitra Kerja (Forkaloka) merayakan ibadah pra-Natal bersama masyarakat…
PT Indonesia Weda Bay Industrial Park (IWIP) menerima penghargaan Kie Raha Award dari Bank Indonesia…
Setelah melakukan rapat kerja dengan Menteri Pertanian, Dr. R. Graal Taliawo, S.Sos., M.Si. lanjut melangsungkan…
Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menyoroti proses pembahasan dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) milik perusahaan…
Sedikitnya enam kecamatan di Pulau Morotai, Maluku Utara, berpeluang mendapatkan kuota minyak tanah pada tahun…