DPRD: Dinsos Morotai Lemah Tangani Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan

Komisi III DPRD Pulau Morotai, Maluku Utara, menilai Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos PPA) tidak serius menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Anggota Komisi III DPRD Morotai, Darmin Wairo, menilai Dinsos tidak menjalankan program yang telah dirancang untuk mencegah kasus kekerasan tersebut.

Baca Juga: Mahasiswi Morotai Jadi Korban Pencabulan, Polisi Diminta Usut Tuntas!

“Selama ini kami melihat PPA Dinsos tidak serius dalam merespons kasus kekerasan terhadap perempuan,” kata Darmin, Selasa, 18 Februari 2025.

Ia menegaskan bahwa DPRD Komisi III mendesak Dinsos PPA Morotai agar lebih serius dalam menangani kasus-kasus ini, mengingat tren kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat.

Sebagai langkah konkret, Darmin yang juga Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) menyebut dalam waktu dekat DPRD akan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan perempuan dan anak.

Baca Juga: Kelompok Pemuda di Morotai Diduga Perkosa Gadis Berusia 15 Tahun

“Dengan adanya perda ini, maka ada legitimasi yang lebih kuat untuk menindak kasus-kasus kekerasan. Saat ini kami masih dalam proses kajian,” jelasnya.

Selain menyoroti kinerja Dinsos, ia juga mendesak kepolisian untuk segera mengambil langkah cepat dalam menangani laporan-laporan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Morotai.

“Kepolisian harus menindaklanjuti setiap laporan kasus tersebut dengan serius,” ujarnya.

Ia menjelaskan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) seharusnya sudah diterapkan di Morotai karena telah disahkan secara nasional.

“Hal ini menjadi tanggung jawab kita bersama, terutama dalam upaya pencegahan dini. Oleh karena itu, sorotan kami lebih tertuju pada PPA Dinsos yang harus lebih aktif dalam menjalankan tugasnya,” tutup politisi PKS ini.

---