Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Yamin Rusli. Foto: Istimewa
Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Yamin Rusli mendesak pemerintah kota agar segera mendistribusikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tiga kecamatan terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti.
Yamin bilang, kekurangan PNS di Kecamatan Batang Dua, Hiri dan Moti, bukan hanya pada jabatan struktural di tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun, juga jabatan fungsional lainnya seperti guru.
“Bukan masalah baru tetapi persoalan ini cukup lama, dan Komisi I DPRD berulang-ulang suarakan dari tahun ke tahun, olehnya itu di masa pemerintahan baru ini, diharapkan persoalan pemerataan tenaga PNS segera teratasi,” ucap Yamin, Kamis (7/10).
Ia mengatakan, Pemkot Ternate jangan hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada tiga kecamatan. Namun, pemerataan tenaga PNS, baik guru, tenaga medis, maupun jabatan fungsional lainnya juga harus menjadi perhatian Pemkot.
“Mesti didorong karena kita tidak bisa pungkiri tiga kecamatan ini sangat kekurangan PNS. Tujuan distribusi PNS ini demi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” ujarnya.
Selain distribusi PNS, Pemkot juga harus memerhatikan sarana dan prasarana, terutama fasilitas perumahan dinas.
“Jangan sampai saat PNS ditempatkan di sana, mereka terkendala tempat tinggal,” jelasnya.
Ia menambahkan, tunjangan insentif juga perlu ditambahkan sebagai upaya pemerintah untuk memotivasi PNS yang ditugaskan di kecamatan terluar.
Tak hanya itu, soal mutasi PNS ke kecamatan tersebut nanti, kata dia, harus berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan.
“Harus analisis kemudian mengkaji secara matang meskipun PNS siap ditempatkan di mana saja, tapi mutasi ada aturan jadi tidak boleh kita semena-mena menempatkan mereka di sana, kemudian penempatan PNS harus dihindari unsur politisasi,” pungkasnya.
Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Maluku Utara, Irjen Pol. Waris Agono, melaksanakan kunjungan kerja ke Polres…
Oleh: Gufran A. Ibrahim [Ibrahim Gibra]* Inti buku Relasi Kwasa, Politik Identitas, dan Modal…
Polisi Perairan dan Udara (Polairud) di Pulau Taliabu memberi imbauan waspada untuk masyarakat imbas cuaca…
Polres Pulau Taliabu menyebut bahwa dugaan kasus pengancaman dan pencemaran nama baik yang dialami Ketua…
Hasil seleksi PPPK tahap kedua di Pulau Morotai, Maluku Utara, masih belum diumumkan oleh Badan…
Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Halmahera Tengah (Halteng) menggelar kegiatan safety riding and driving…