News

DPRD Ternate Usul Distribusi Pegawai ke Kecamatan Terluar

Anggota Komisi I DPRD Kota Ternate, Maluku Utara, Yamin Rusli mendesak pemerintah kota agar segera mendistribusikan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di tiga kecamatan terluar, yakni Batang Dua, Hiri, dan Moti.

Yamin bilang, kekurangan PNS di Kecamatan Batang Dua, Hiri dan Moti, bukan hanya pada jabatan struktural di tingkat kecamatan dan kelurahan. Namun, juga jabatan fungsional lainnya seperti guru.

“Bukan masalah baru tetapi persoalan ini cukup lama, dan Komisi I DPRD berulang-ulang suarakan dari tahun ke tahun, olehnya itu di masa pemerintahan baru ini, diharapkan persoalan pemerataan tenaga PNS segera teratasi,” ucap Yamin, Kamis (7/10).

Ia mengatakan, Pemkot Ternate jangan hanya memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada tiga kecamatan. Namun, pemerataan tenaga PNS, baik guru, tenaga medis, maupun jabatan fungsional lainnya juga harus menjadi perhatian Pemkot.

“Mesti didorong karena kita tidak bisa pungkiri tiga kecamatan ini sangat kekurangan PNS. Tujuan distribusi PNS ini demi meningkatkan mutu pelayanan pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik,” ujarnya.

Selain distribusi PNS, Pemkot juga harus memerhatikan sarana dan prasarana, terutama fasilitas perumahan dinas.

“Jangan sampai saat PNS ditempatkan di sana, mereka terkendala tempat tinggal,” jelasnya.
Ia menambahkan, tunjangan insentif juga perlu ditambahkan sebagai upaya pemerintah untuk memotivasi PNS yang ditugaskan di kecamatan terluar.

Tak hanya itu, soal mutasi PNS ke kecamatan tersebut nanti, kata dia, harus berdasarkan analisis jabatan dan kebutuhan.

“Harus analisis kemudian mengkaji secara matang meskipun PNS siap ditempatkan di mana saja, tapi mutasi ada aturan jadi tidak boleh kita semena-mena menempatkan mereka di sana, kemudian penempatan PNS harus dihindari unsur politisasi,” pungkasnya.

cermat

Recent Posts

Sosialisasi Kapsul Keloro, Inovasi Dosen dan Mahasiswa Farmasi untuk Warga Loto

Suasana hangat dan penuh semangat menyelimuti kantor Kelurahan Loto, Minggu 27 Juli 2025. Sejak pagi,…

7 jam ago

Tanggapi Perkara 11 Warga, DPRD Haltim Bentuk Pansus

DPRD Halmahera Timur, Maluku Utara, akhirnya membentuk panitia khusus (pansus) untuk menanggapi perkara 11 warga…

7 jam ago

Tim Pengacara: Terdakwa 11 Warga Adat Maba Sangaji Perjuangkan Tanah Leluhur

Penasehat Hukum 11 Warga Adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara mengungkapkan fakta-fakta menarik, usai…

7 jam ago

Penasehat Hukum: Hakim Harus Pertimbangkan Perma dalam Perkara 11 Warga Adat

Penasehat Hukum 11 Warga Adat Sangaji, Halmahera Timur, Maluku Utara, meminta Majelis hakim Pengadilan Negeri…

8 jam ago

Ketua Adat Sangaji Maba Tolak Tawaran Perusahan Tambang Nikel

Ibrahim Paruna Ketua Adat Sangki Maba, Halmahera Timur, Maluku Utara, mengaku didatangi karyawan tambang nikel,…

8 jam ago

Aksi Aliansi Solidaritas: Bebaskan 11 Warga Maba Sangaji

Aliansi Solidaritas 11 Warga Maba Sangaji kembali aksi unjuk rasa di depan Polda Maluku Utara…

8 jam ago