PT. NHM turut ambil bagian dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara. Foto: Humas NHM
PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) turut ambil bagian dalam kegiatan Forum Group Discussion (FGD) Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Utara.
Acara ini diselenggarakan di Ruang Rapat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Provinsi Maluku Utara dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk mitra pembangunan dan lembaga filantropi.
NHM diwakili Salim Ahmad, selaku Supervisor Sustainable Development (Susdev), dan Abdillah
Albaar dari Kantor Perwakilan NHM di Ternate. Kehadiran NHM dalam forum strategis ini merupakan bentuk nyata komitmen perusahaan untuk terlibat aktif dalam pembangunan daerah
yang berkelanjutan, selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).
Acara dibuka oleh Kepala Bappeda Provinsi Maluku Utara, Dr. Muhammad Sarmin S. Adam, dan dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari tim penyusun KLHS.
Diskusi berlangsung konstruktif, dengan fokus pada identifikasi potensi kontribusi serta kolaborasi antara pemerintah daerah dan para mitra pembangunan dalam mencapai TPB di wilayah Maluku Utara.
Salim Ahmad menyampaikan bahwa NHM secara konsisten menerapkan prinsip Good Mining Practice dalam seluruh aktivitas operasionalnya.
“Komitmen kami tercermin dari berbagai pencapaian, termasuk penghargaan Proper Hijau yang diraih NHM dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2024,”ujar Salim. Melalui rilis tertulis yang diterima cermat, Selasa, 27 Mei 2025.
NHM di bawah kepemimpinan Presiden Direktur Haji Robert Nitiyudo secara aktif menjalankan berbagai program Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat (PPM) serta aksi-aksi
filantropi.
Kegiatan tersebut mencakup program bedah rumah, pelayanan kesehatan untuk masyarakat Maluku Utara, bantuan darurat bencana, pembangunan sarana ibadah, hingga penyediaan ambulans bagi masyarakat di wilayah lingkar tambang.
Kehadiran NHM dalam FGD ini merupakan wujud nyata sinergi sektor swasta dengan pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan dan inklusif di Provinsi Maluku Utara.
Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara akhirnya buka suara terkait penanganan kasus narkotika jenis…
Dinas Pendidikan Pulau Morotai, Maluku Utara mencatat total Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama…
Oleh: Andy Hadiyanto RAMADAN dalam ajaran Islam bukan sekadar peristiwa kalender, melainkan peristiwa spiritual yang…
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…
Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…