News

Jabatan Struktural Akan Diganti Fungsional Tertentu

Rencana penyederhanaan jabatan struktural ke fungsional Eselon IV yang akan disetarakan ke dalam Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) oleh pemerintah Kota Ternate tinggal menunggu waktu karena telah disetujui oleh Kemendagri.

Langkah tersebut sesuai dengan surat Mendagri kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 130/4846/SJ tanggal 3 September 2020 tentang akselerasi penyederhanaan birokrasi di pemerintah daerah.

Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Ternate, Hartati Pora, kepada cermat Rabu (6/10), mengatakan usulan pengalihan jabatan struktural ke fungsional yang telah disetujui oleh Kemendagri itu juga telah ditindaklanjuti ke Kemenpan.

Setelah mendapat persetujuan dari Kemenpan, selanjutnya disampaikan ke Bagian Hukum untuk kemudian disampaikan ke DPRD.

Hartati bilang, pengalihan jabatan tersebut berdasarkan roadmap yang ditentukan oleh pemerintah pusat. Paling lambat Desember atau Januari 2022 mendatang sudah harus ditetapkan oleh Wali Kota Ternate, M Tauhid Soleman.

Ia menjelaskan, penyederhanaan birokrasi yang akan dilakukan Pemkot itu meliputi tiga hal. Pertama, penyederhanaan struktur, kedua penyederhanaan jabatan, serta ketiga sistem kerja.

“Jadi soal ini prosesnya juga panjang, tahap awal kita baru sebatas penyederhanaan struktur. Sekarang ini, baru Eselon IV di luar UPTD dan kecamatan,” jelasnya.

cermat

Recent Posts

DPRD Akan Rekomendasi Kontrak Dokter Khusus Tangani Kekerasan Perempuan dan Anak di Tidore

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tidore Kepulauan meminta seluruh mitra kerja terkait untuk mengambil…

7 jam ago

Polda dan Kejati Maluku Utara Perkuat Sinergitas Penegakan Hukum

Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, melakukan kunjungan silaturahmi ke Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati)…

8 jam ago

5 Jam Diperiksa Jaksa, Ketua DPRD Maluku Utara Mengaku Hanya Koordinasi

Ketua DPRD Maluku Utara, Ikbal Ruray, menjalani pemeriksaan selama sekitar lima jam oleh tim penyelidik…

8 jam ago

Jaksa Periksa Kuntu Daud, Usut Dugaan Korupsi Dana Operasional DPRD Malut

Wakil Ketua DPRD Provinsi Maluku Utara, Kuntu Daud, dimintai keterangan oleh tim penyelidik Kejaksaan Tinggi…

9 jam ago

Jaksa Tahan Syahril Rajak dalam Kasus Korupsi Pembangunan Letter Sign Halbar

Tim penyidik Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat menetapkan mantan Sekda Halmahera…

13 jam ago

Investasi Rp357 Triliun untuk Kebijakan Tata Ruang, Kini Jadi Penggerak Ekonomi

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mencatat capaian signifikan dalam pengelolaan tata ruang…

17 jam ago