Kordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Halmahera Utara, Jenfanher Lahi. Foto: Istimewa
Bawaslu Halmahera Utara, Maluku Utara, akan mengumpul seluruh kepala desa (Kades) guna melakukan sosialisasi pencegahan keberpihakan terhadap pasangan calon dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.
Koordiv Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Halmahera Utara, Jenfanher Lahi, kepada wartawan mengatakan, akan mengintruksikan kepada Panwascam untuk mengumpulkan para kades di masing-masing kecamatan. Hal ini, kata ia, sesuai instruksi Bawaslu RI.
“Keberpihakan Kades menjadi faktor pemicu konflik dan bisa menganggu pelayanan kepada masyarakat. Ini bisa terkotak-kotak akibat beda pilihan,” jelas Jenfanher, Kamis, 29 Agustus 2024.
Jenfanher menambahkan, pihaknya mengacu terhadap pengalaman pada Pilkada 2020, sehingga melalui Panwascan dan Bawaslu Kabupaten, akan perlu gencar menyerukan tentang netralitas kepada aparatur pemerintahan di tingkat paling bawah.
“Tindak pidana yang banyak terjadi berkaitan tentang keberpihakan para kepala desa, terbukti ada putusan Pengadilan Tobelo, Nomor 21/Pid.Sus/2024/PN Tob. terkait keberpihakan Kades,” tegasnya.
Terkait masalah ini pihaknya akan membawa pada ruang Gakkumdu untuk membahas peta kerawanan bahkan keberpihakan Kades biar jadi bahan sosialisasi dengan konsep penegakan hukum.
“Hal ini timbul karena sudah ada bukti pada Pemilu kemarin, bahkan sudah ada putusan Pengadilan dan oknum yang terlibat juga kepala desa,” pungkasnya.
Oleh: Andy Hadiyanto RAMADAN dalam ajaran Islam bukan sekadar peristiwa kalender, melainkan peristiwa spiritual yang…
Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…
Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…
Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…