Suasana persidangan saat Hakim Ketua memperlihatkan bukti kepada saksi, JPU dan kuasa hukum terdakwa. Foto: Samsul/cermat
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Utara, Maluku Utara, menghadirkan 12 saksi dalam sidang kasus dugaan korupsi Dana Desa di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Ternate, Selasa, 19 Maret 2024.
12 orang saksi yang dihadirkan ini untuk diperiksa dalam persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. Sidang ini dipimpin hakim ketua Budi Setiawan didampingi dua hakim anggota. Sementara, JPU dikomandani Leonardus Yakadewa, yang juga Kasi Pidsus Kejari Halmahera Utara.
Kasus dugaan korupsi Anggaran Dana Desa (ADD) Gisi, Kecamatan Loloda Utara ini dari hasil audit mulai tahun 2017 sampai 2021, yang dilakukan Inspektorat Maluku Utara. Dalam kasus tersebut ditemukan kerugian negara sebanyak Rp 2.150.447.629.
Dalam kasus ini memiliki terdakwa tunggal yakni mantan Kades MS alias Melki, yang saat ini ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Ternate.
Dalam persidangan itu, salah satu saksi mengakui setiap kali pencairan ADD, uang itu langsung dikuasai terdakwa yang saat itu masih menjabat sebagai Kades.
Sementara, untuk Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) ADD, terdakwa tidak bersama stafnya membuat, tetapi membayar pihak swasta untuk dibuatkan.
Saksi lainnya juga mengakui uang yang diduga hasil korupsi dipakai terdakwa untuk membuat 2 unit rumah di Desa Gisi dan di Tobelo.
Kejaksaan Negeri (Kajari) Halmahera Utara, Muhammad Ahsan Thamrin ketika dihubungi cermat, membenarkan hari ini JPU hadirkan saksi-saksi dalam kasus ADD Gisi.
“Iya, hari ini sidang kasus ADD Gisi, dengan agenda pemeriksaan saksi-saksi. JPU hadirkan 12 saksi,” jelasnya dan mengakhiri.
—-
Penulis: Samsul Laijou
Editor: Ghalim Umabaihi
Pemerintah Kota Ternate mematangkan persiapan menjelang rangkaian kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) dengan membenahi…
Pemerintah Kota Ternate terus mematangkan persiapan menjelang rangkaian kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI). Salah…
Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Pulau Taliabu berada pada angka 50,15 persen dari target capaian…
Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur resmi menerima hibah satu unit mobil pemadam kebakaran berteknologi modern dari…
Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pulau Taliabu, Maluku Utara mengusulkan anggaran rehabilitas infrastruktur…
Kepolisian Daerah (Polda) Maluku Utara membentuk tim khusus untuk mendata sekaligus menertibkan aktivitas pertambangan emas…