KAHMI Ternate Nilai Imbauan Gubernur yang Minta Warga Lapor Jalan Rusak Hanya Pencitraan

Imbauan Gubernur Maluku Utara, Serly Djuanda, agar warga yang melakukan mudik lebaran idul Fitri 1446 hijriah turut serta melaporkan kondisi jalan yang rusak di masing-masing kabupaten dan kota menuai tanggapan kritis.

Salah satu tanggapan datang dari fungsionaris Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (MD KAHMI) Kota Ternate, Jainudin Ali. Ia menilai, kebijakan tersebut kurang kontekstual dan berpotensi menunjukkan lemahnya kinerja birokrasi terkait.

Jainudin menekankan bahwa data kondisi jalan sebenarnya telah tersedia di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

“Setiap tahun itu wajib ada kegiatan survei kondisi jalan dan jembatan. Penyajian data juga komprehensif. Jadi untuk apa sampai masyarakat harus melapor demi membantu pemetaan kondisi jalan? Apalagi pakai koordinat. Lebih baik masyarakat diajarkan membedakan mana jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten,” tegasnya, kepada cermat, Minggu, 30 Maret 2025.

Jainudin juga menyoroti alokasi anggaran yang besar untuk PUPR setiap tahun yang seharusnya digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan secara berkelanjutan. “Kalau sampai tidak ada data kondisi jalan di PUPR, berarti kepala dinasnya yang harus dipertanyakan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi inisiatif gubernur, namun ia menilai bahwa pendekatan ini lebih condong kepada pencitraan dibandingkan dengan penyelesaian masalah secara sistematis. “Terlalu banyak konten, tapi lupa konteks. Dinas terkait punya tugasnya sendiri. Kenapa justru masyarakat yang diminta melapor? Apa konteksnya?” tambahnya.

Tanggapan ini muncul setelah beredarnya video berdurasi 1 menit 35 detik, di mana Gubernur Serly Djuanda meminta masyarakat untuk melaporkan jalan berlubang dan jembatan rusak melalui tautan khusus yang telah disiapkan oleh pemerintah. Imbauan ini bertujuan untuk mempercepat pemetaan kerusakan infrastruktur menjelang arus mudik lebaran.

Meski begitu, MD KAHMI Ternate justru menilai langkah ini dapat melemahkan kinerja instansi teknis terkait dan terkesan tidak efektif. “Jadi ini kan membuat kita bertanya-tanya. Apakah pemerintah daerah benar-benar kekurangan data, ataukah ada persoalan lain dalam tata kelola perbaikan infrastruktur jalan di Maluku Utara?” tegas Jainudin.