News

Kejari Sula Dinilai Gagal Tangani Dugaan Korupsi Pembangunan Masjid An-Nur

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kepulauan Sula, Maluku Utara, dinilai gagal menangani dugaan tindak pidana korupsi pembagunan Masjid An-Nur Desa Pohea.

Kasus yang dikawal Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Kepulauan Sula itu disebut seolah diabaikan. Padahal berkas kasus ini mulai dilimpahkan ke Kejari Sula sejak 21 Juni 2021.

Lambannya menangani kasus ini, bahkan memunculkan tanggapan warga setempat bahwa lembaga Adiyaksa tersebut diduga dengan sengaja ‘menenggelamkan’ berkas kasus tersebut.

 

Seorang warga Desa Pohea, Sarfudin mengatakan, penyekidikan yang dilakukan Kejari Sula dalam kasus dugaan korupsi ini terkesan tidak serius.

“Karena ini sudah berulang kali Kejari Kepulauan Sula hanya berjanji saat kami datangi untuk mempertanyakan kasus ini,” kata Sarfudin kepada cermat, Kamis, 26 Oktober 2023.

Ia menyebut bahwa kasus ini sudah memasuki 3 tahun dan berkasnya mengendap di meja Kejari Sula.

Baca Juga: Pemprov Malut Diminta Pertimbangkan Pergantian Kepsek SMAN 5 Ternate

“Kalau lembaga ini bekerja dengan baik dan jujur, pasti kasus ini sudah terselesaikan. Ini salah satu ketidakseriusan Kerjari Sula dalam menyelesaikan masalah,” tandasnya.

Sementara Kepala Kejari Kepulauan Sula, Immanuel Richendryhot mengaku saat ini pihaknya justru telah berkoordinasi dengan Pemda Sula untuk mendatangkan ahli.

“Jadi harus ada ahli konstruksi, agar kita bisa tahu, apakah bangunan itu bisa dilanjutkan atau tidak,” kata Immanuel.

Baca Juga: Cabor Sepak Bola Malut Gagal Ikut Pra PON di Papua, Pelatih: Kendala Anggaran

Immanuel berdalih mendatangkan ahli konstruksi tidak semudah membalikkan telapak tangan. Ia pun memastikan akan menyelesaikan kasus dugaan korupsi tersebut.

“Kita akan menyurati tim ahli, agar kasus ini bisa diselesaikan, kalau gagal pada pembangunannya maka secepatnya kita proses,” pungkasnya.

Pembagunan Mesjid An-Nur Desa Pohea mulai dikerjakan pertama kali oleh CV Ira Tunggal Bega dengan nilai kontrak sebesar Rp. 488.427.000, yang bersumber dari APBD 2015.

Baca Juga: Berani Gunakan KUM, Yuyun Sukses Kembangkan Toko Sembako di Pulau Taliabu

Kemudian tahap dua dikerjakan oleh CV Sarana Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp. 957.996.903, yang bersumber dari APBD 2017.

Dilanjutkan dengan pekerjaan tahap 3 yang dikerjakan oleh CV. Sarana Mandiri dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.959.904.793, yang bersumber dari APBD 2018.

Pemda Sula kembali menganggarkan Pekerjaan Mesjid An-Nur pada tahap 4 dan dikerjakan oleh CV. Dwiyan dengan nilai kontrak sebesar Rp 294. 093.402, bersumber dari APBD 2019.

———

Penulis: La Ode Hizrat Kasim

Editor: Rian Hidayat Husni

redaksi

Recent Posts

Zainal Mus: Saya akan Lawan Sashabila Mus di Pilkada Berikut

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) II Partai Golongan Karya (Golkar) Pulau Taliabu, Maluku Utara, Zainal…

11 jam ago

Dua Kasat Polres Ternate Berganti, AKBP Anita Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

Polres Ternate melakukan rotasi jabatan dua pejabat kepala satuan (Kasat), yakni Kepala Satuan Intelijen dan…

16 jam ago

Kantongi 20 Rekomendasi, Muhammad Rifandy Bidik Ketua PSSI Malut

Muhammad Rifandy menyatakan kesiapannya maju sebagai calon Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI)…

20 jam ago

Dibo-Dibo

Pada pagi ketika Mina mengatakan ingin berhenti kuliah, Ema sedang suntuk memilah ikan-ikan segar. Ia…

21 jam ago

NHM Peduli Santuni 25 Anak Yatim dan Yatim Piatu di Halmahera Utara

Sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat di wilayah operasional perusahaan, NHM Peduli menggelar kegiatan santunan…

23 jam ago

Buruh PT OST di Pulau Obi Diduga Dieksploitasi, Kuasa Hukum Lapor Disnaker

Dugaan pelanggaran hak ketenagakerjaan terhadap buruh di kawasan industri Pulau Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, Maluku…

23 jam ago