Kasi Penkum Kejati Maluku Utara saat menerima dokumen yang akan dipelajari. Foto: Samsul L/cermat
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara merespons tuntutan Tim Advokasi Anti-Kriminalisasi 11 masyarakat adat Maba Sangaji, Halmahera Timur, yang saat ini tengah menjalani proses persidangan setelah ditahan akibat aksi unjuk rasa.
Dalam pertemuan yang berlangsung pada Rabu, 23 Juli 2025, Tim Advokasi Anti-Kriminalisasi menyerahkan dokumen berisi permintaan pembebasan terhadap kesebelas tahanan tersebut. Penyerahan dokumen dilakukan di hadapan puluhan massa aksi yang tergabung dalam Front Perjuangan untuk Demokrasi (FPUD).
Pihak Kejati Maluku Utara menyatakan belum dapat mengambil langkah lebih lanjut sebelum mempelajari isi dokumen yang disampaikan.
Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Maluku Utara, Richard Sinaga, dalam keterangannya kepada cermat mengatakan bahwa pihaknya selalu terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
“Soal tuntutan, tentunya kami akan melihat dan mempelajari terlebih dahulu proses hukumnya,” tegas Richard.
Ia menambahkan, Indonesia adalah negara hukum, di mana segala sesuatu harus berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang berlaku.
“Pada prinsipnya, semua dokumen dan tuntutan yang kami terima akan kami pelajari secara seksama. Negara kita ini adalah negara hukum,” pungkasnya.
Departemen Teknik Geofisika Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS), bekerja sama dengan Masyarakat Geologi Ekonomi Indonesia…
Rencana peletakan batu pertama pembangunan bantuan rumah bagi warga pesisir Desa Dehe, Kecamatan Jailolo Selatan,…
Seorang bayi ditemukan dalam kondisi hidup di depan teras Panti Asuhan Qur’ani yang beralamat di…
Pemerintah Kota Ternate, Maluku Utara resmi membuka seleksi jabatan direksi dan dewan pengawas Perumda Ake…
Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali menetapkan satu orang tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi…
Polres Halmahera Barat, Maluku Utara, mulai mengusut dugaan korupsi anggaran Perjalanan Dinas (Perjadin) di Inspektorat…