News

Kerugian Negara Dugaan Korupsi Jual Beli Lahan Pemda Halbar Total Loss Rp 543.061.952

Kerugian negara kasus korupsi jual beli lahan di Halmahera Barat, Maluku Utara mulai terungkap.

Kerugian negara dalam kasus yang ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Halmahera Barat, ini terungkap setelah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Maluku Utara melakukan perhitungan kerugian negara.

“Kerugian negara total loss. Kerugian sebesar Rp 543.061.952 dari total anggaran segitu juga,” jelas Kajari Halmahera Barat, Kusuma Jaya Bulo, Rabu, 27 September 2023.

Kusuma bilang, penyidik juga telah melakukan pemeriksaan pemilik lahan, dan ia mengaku menerima sesuai dengan harga tanah.

“Dia (pemilik lahan) terima, untuk sementara seperti itu,” tegasnya.

Bahkan, jaksa juga memeriksa pihak Appraisal, karena sebelumnya membuat komentar jual beli lahan sudah sesuai prosedur.

“Sudah diperiksa lebih dari satu kali,” tandasnya.

Diketahui, tanah seluas 3.760 meter persegi itu dibeli Pemkab Halmahera Barat menggunakan APBD tahun 2021 senilai Rp 543.061.952. Tanah ini diketahui milik Wakil Ketua II DPRD Halbar Riswan Hi. Kadam.

Dalam kasus ini, tim penyidik telah menetapkan 3 orang tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Mereka di antaranya mantan Kepala UPTD dengan inisial RL, mantan Kabag Pemerintahan DS, dan Kasubag Otda Bagian Pemerintahan RS. Saat ini ketiganya sedang ditahan di Lapas Jailolo.

Kini, penyidik juga sedang menjadwalkan untuk pemeriksaan 3 tersangka. Pemeriksaan ini dilakukan setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Halmahera Barat James Uang.

——-

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

cermat

Recent Posts

Polisi Periksa Istri Pelaku Pembunuhan Pegawai BPS Halmahera Timur di Ternate

Tim Penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polsek Maba Selatan, Kabupaten Halmahera Timur, memeriksa istri tersangka…

4 jam ago

Pemda Bahas Pembangunan Morotai Lima Tahun Mendatang di Musrenbang RPJMD

Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, resmi menggelar Musrenbang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)…

9 jam ago

Kementerian ATR/BPN Raih Penghargaan Popular Government Institution 2025 dari The Iconomics

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menerima penghargaan Popular Government Institution 2025 dari…

10 jam ago

Ketika Antam Tinggalkan Kerusakan Tanpa Kontribusi Berarti di Halmahera Timur

Setelah lebih dari 20 tahun beroperasi di Halmahera Timur, Maluku Utara, PT Aneka Tambang (Antam)…

12 jam ago

Ghifari Bopeng Kena Somasi PT Apollu Nusa Konstruksi soal Utang 1,3 Miliar

PT Apollu Nusa Konstruksi melayangkan surat tagihan dan somasi kepada PT Hapsari Nusantara Gemilang untuk…

24 jam ago

Jejak Harmonis Alam dan Tambang Emas Gosowong

Setiap 10 Agustus, Indonesia memperingati Hari Konservasi Alam Nasional sebagai momen refleksi pentingnya menjaga kelestarian…

1 hari ago