News

Menuju WBK, TPM Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Verifikasi Inovasi Rutan Ternate

Tim Penilai Mandiri (TPM) Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI melakukan verifikasi lapangan di Rutan Kelas IIB Ternate, Maluku Utara, Rabu, 30 Agustus 2023.

Verifikasi ini merupakan rangkaian proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam ksempatan itu, tim Kemenkumham RI melakukan crosscheck situasi dan kondisi aktual di lapangan, termasuk inovasi-inovasi yang ditampilkan satuan kerja.

Kedatangan TPM ini disambut dengan penampilan yel-yel pegawai Rutan, setelah itu TPM langsung meninjau pelayanan dengan memantau secara langsung. TPM juga melakukan interview kepada petugas pelayanan dan pengunjung yang berada di ruang layanan kunjungan dan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam penilaian TPM yang diketuai Siti Sofiatun, ini melihat berbagai layanan serta sarana dan prasarana yang ada. Seperti parkiran gratis pengunjung, mesin pengambilan nomor antrian, self service keluarga inti, area bermain anak, snack corner, pojok baca, free charging, ruang laktasi, dan musala pengunjung.

Kemudian, ruang kunjungan, dapur, musala, gereja, Pos Terpadu Warga Binaan (Pos Warna), klinik pratama. Juga sarana prasarana pelayanan publik berbasis Ham yang meliputi Ruang Parkiran Khusus Prioritas (penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil), loket khusus prioritas, kunjungan prioritas, dan toilet khusus disabilitas.

Karutan Ternate, Yudhi kepada cermat mengatakan, selain itu, juga dilakukan pendalaman terhadap inovasi pelayanan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima layanan. Seperti inovasi unggulan Rutan Kelas IIB Ternate yaitu E-PTSP.

“Alhamdulillah inovasi kami diapresiasi, kelengkapan sarana prasarana dan mengevaluasi kekurangan yang ada untuk diperhatikan sedetail mungkin,” jelas Yudhi.

Yudhi menambahkan, hasil dari verifikasi lapangan, TPM akan jadikan bahan rujukan untuk tahapan selanjutnya, yakni menentukan satker mana saja yang akan diusulkan ke KemenPAN-RB.

Verifikasi lapangan ini, kata ia, adalah tahap ketiga setelah sebelumnya dilakukan tahap verifikasi dokumen, LKE, dan wawancara.

“Nantinya pada tahap final yaitu panel TPM dan TPN di akhir tahun untuk menilai satuan kerja mana yang layak mendapatkan predikat WBK. Saya beserta seluruh jajaran tentunya akan tetap semangat dan optimis dalam meraih WBK di tahun ini,” pungkasnya.

——–

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

Munggahan dan Ruwahan: Bahasa Budaya untuk Menyambut Ramadan

Oleh: Andy Hadiyanto RAMADAN dalam ajaran Islam bukan sekadar peristiwa kalender, melainkan peristiwa spiritual yang…

12 menit ago

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

14 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

15 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

15 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

19 jam ago

Bantuan Pendidikan 2023 Belum Disalurkan, HMI Morotai Desak Inspektorat Lakukan Audit

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pulau Morotai meminta aparat penegak hukum dan inspektorat daerah melakukan…

21 jam ago