News  

Menuju WBK, TPM Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI Verifikasi Inovasi Rutan Ternate

TPM Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI, saat berada di Rutan Ternate. Foto: Istimewa

Tim Penilai Mandiri (TPM) Inspektorat Jenderal Kemenkumham RI melakukan verifikasi lapangan di Rutan Kelas IIB Ternate, Maluku Utara, Rabu, 30 Agustus 2023.

Verifikasi ini merupakan rangkaian proses pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Dalam ksempatan itu, tim Kemenkumham RI melakukan crosscheck situasi dan kondisi aktual di lapangan, termasuk inovasi-inovasi yang ditampilkan satuan kerja.

Kedatangan TPM ini disambut dengan penampilan yel-yel pegawai Rutan, setelah itu TPM langsung meninjau pelayanan dengan memantau secara langsung. TPM juga melakukan interview kepada petugas pelayanan dan pengunjung yang berada di ruang layanan kunjungan dan ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Dalam penilaian TPM yang diketuai Siti Sofiatun, ini melihat berbagai layanan serta sarana dan prasarana yang ada. Seperti parkiran gratis pengunjung, mesin pengambilan nomor antrian, self service keluarga inti, area bermain anak, snack corner, pojok baca, free charging, ruang laktasi, dan musala pengunjung.

Kemudian, ruang kunjungan, dapur, musala, gereja, Pos Terpadu Warga Binaan (Pos Warna), klinik pratama. Juga sarana prasarana pelayanan publik berbasis Ham yang meliputi Ruang Parkiran Khusus Prioritas (penyandang disabilitas, lansia, ibu hamil), loket khusus prioritas, kunjungan prioritas, dan toilet khusus disabilitas.

Karutan Ternate, Yudhi kepada cermat mengatakan, selain itu, juga dilakukan pendalaman terhadap inovasi pelayanan yang dibuat dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada para penerima layanan. Seperti inovasi unggulan Rutan Kelas IIB Ternate yaitu E-PTSP.

“Alhamdulillah inovasi kami diapresiasi, kelengkapan sarana prasarana dan mengevaluasi kekurangan yang ada untuk diperhatikan sedetail mungkin,” jelas Yudhi.

Yudhi menambahkan, hasil dari verifikasi lapangan, TPM akan jadikan bahan rujukan untuk tahapan selanjutnya, yakni menentukan satker mana saja yang akan diusulkan ke KemenPAN-RB.

Baca Juga:  Jelang Pemilihan Bupati, ASN Halmahera Selatan Diimbau Netral

Verifikasi lapangan ini, kata ia, adalah tahap ketiga setelah sebelumnya dilakukan tahap verifikasi dokumen, LKE, dan wawancara.

“Nantinya pada tahap final yaitu panel TPM dan TPN di akhir tahun untuk menilai satuan kerja mana yang layak mendapatkan predikat WBK. Saya beserta seluruh jajaran tentunya akan tetap semangat dan optimis dalam meraih WBK di tahun ini,” pungkasnya.

——–

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi