Advetorial

NHM Tegaskan Komitmen Taat Hukum, Klarifikasi Ketidakhadiran dalam Mediasi Kemnaker

PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menegaskan komitmennya untuk mematuhi hukum dan menghormati institusi negara.

Hal ini disampaikan dalam klarifikasi resmi terkait ketidakhadiran Presiden Direktur NHM dalam undangan mediasi Perselisihan Hubungan Industrial yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI).

Manajer Human Resources/Industrial Relations (HR/IR) NHM, Rony Kasenda, menjelaskan bahwa sebagai bentuk itikad baik, manajemen telah menghadiri sesi klarifikasi lanjutan bersama kuasa hukum perusahaan dan pimpinan tiga serikat pekerja internal.

Tiga pimpinan serikat tersebut adalah Ketua PUK SPKEP SPSI Rusli Abdulah, Ketua PB GSBM Rudi Pareta, dan Ketua PK FPE KSBSI Andi Mochtar.

Melalui kuasa hukumnya, Iksan Maujud, NHM menyampaikan bahwa ketidakhadiran Presiden Direktur bukanlah bentuk pengabaian terhadap institusi negara. Saat undangan diterima, yang bersangkutan sedang menjalankan urusan keluarga mendesak di luar negeri sehingga tidak memungkinkan untuk segera kembali ke Jakarta.

“Kami sangat menghormati institusi negara. Selama ini NHM selalu bersikap kooperatif dalam berbagai agenda resmi yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun serikat pekerja,” tegas Iksan.

Ia juga menambahkan bahwa NHM memiliki rekam jejak positif dalam menghadiri berbagai forum tripartit, seperti yang digelar bersama Dinas Ketenagakerjaan Halmahera Utara, DPRD Kabupaten Halmahera Utara, Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Maluku Utara, hingga Pemerintah Provinsi Maluku Utara. Bahkan bulan lalu, NHM terlibat langsung dalam dialog bersama Komisi II DPRD Provinsi Maluku Utara dan Komisi III DPRD Kabupaten Halmahera Utara terkait isu ketenagakerjaan.

Menanggapi tudingan bahwa NHM tidak menghargai institusi negara, Rony Kasenda menegaskan bahwa anggapan tersebut tidak berdasar dan berpotensi menyesatkan opini publik.

“Jangan katakan bahwa NHM tidak menghormati institusi negara. Justru kami menjalin komunikasi aktif dengan berbagai instansi resmi dan selalu hadir dalam undangan formal,” ujarnya.

NHM, tambah Rony, akan terus menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, menaati hukum, serta membina hubungan industrial yang sehat dan produktif bersama seluruh pemangku kepentingan di wilayah lingkar tambang.

redaksi

Recent Posts

Pendataan Jaminan Sosial Ternate Keluar dari Zona Merah

Pemerintah Kota Ternate terus menggenjot pendataan kepesertaan dalam program perlindungan dan jaminan sosial. Upaya tersebut…

18 jam ago

Tauhid Cek Program APBD 2026, Sampah dan Penerangan Disorot

Wali Kota Ternate M Tauhid Soleman meninjau sejumlah program pembangunan yang dianggarkan dalam APBD di…

19 jam ago

Hujan Tak Lagi Menggamit Kota

Hujan Tak Lagi Menggamit Kota September datang dengan matahari yang panjang menjemur jalan mengeraskan tanah…

2 hari ago

KPU Pulau Taliabu Sosialisasikan Pergantian Anggota Legislatif Antar Waktu

Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pulau Taliabu, Maluku Utara giat sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum…

2 hari ago

240 Guru di Pulau Taliabu Tak Lagi Mengajar

240 guru di Kabupaten Pulau Taliabu, Maluku Utara tidak lagi melakukan aktivitas belajar mengajar. Hal…

2 hari ago

Perumda Ake Gaale Gelar Salat Istisqa: “Ake dege moi ka fo ahu”

“Ake dege moi ka fo ahu [Setetes air untuk kehidupan]” Ungkapan penuh makna di atas…

2 hari ago