Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly. Foto Sansul S/cermat
Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah (BKPSDMD) Kota Ternate, Maluku Utara, pekan depan menjadwalkan pemeriksaan kepada Kepala Satuan (Kasat) Pol-PP Kota Ternate, Fandi Mahmud.
Pemeriksaan ini untuk membuktikan adanya dugaan penyampaian petisi anggota Satpol-PP Kota Ternate ke Wali Kota Ternate beberapa hari kemarin sesuai dengan pemberitaan media.
“Sementara ini kita (BKPSDMD) sedang menindaklanjuti petisi itu dengan melakukan pemeriksaan terhadap yang mengajukan petisi dari perwalikan 130 orang, dan pekan depan Kasatpol-PP kami jadwalkan periksa juga sebagai teradu dalam petisi,” ucap Kepala BKPSDMD Kota Ternate, Samin Marsaoly, kepada wartawan, Rabu (24/11).
Terkait dugaan petisi itu jika terbukti benar, maka ia mengaku akan ada pemberian sanksi. Ia menyebut ASN itu punya mekanisme, sesuai PP 94 terkait disiplin pegawai. Namun jika arah masalah ini lebih ke kinerja, maka harus digunakan PP 46 sebagai indikator penilian kinerja seorang pejabat pimpinan tinggi pratama.
“Nanti dilihat perkembannya termasuk juga dengan staf-staf yang mengajukan. Dan jika ada indikasi para staf ini tak benar maka kami harus hukum juga ke mereka (staf), sehingga bukan hanya pimpinannya tapi bawahannya juga kena,” jelasnya.
Ia menjelaskan, akan ada pemeriksaan lanjutan, misalnya ada dugaan indikasi pelanggaran, maka pihaknya bakal ajukan masalah ini ke Inspektorat.
“Jika sudah di Inspektorat, berarti nanti ranahnya bukan hanya pembinaan, tetapi ada rekomendasi apalagi yang diberikan ke kepala daerah, dan itu akan ditindaklanjuti. Jika arah tindaklanjuti disiplin kita tegakan disiplin, namun jika arahnya penyalagunaan wewenang berarti harus ada pembinaan dari Wali Kota,” pungkasnya.
Sedangkan Kasatpol-PP Ternate, Fandi Mahmud, saat dikonfirmasi mengaku pada intinya dirinya sebagai ASN siap menyesuaikan sesuai ketentuan yang berlaku. (SAR)
Oleh: Gufran A. Ibrahim [Ibrahim Gibra]* Inti buku Relasi Kwasa, Politik Identitas, dan Modal…
Polisi Perairan dan Udara (Polairud) di Pulau Taliabu memberi imbauan waspada untuk masyarakat imbas cuaca…
Polres Pulau Taliabu menyebut bahwa dugaan kasus pengancaman dan pencemaran nama baik yang dialami Ketua…
Hasil seleksi PPPK tahap kedua di Pulau Morotai, Maluku Utara, masih belum diumumkan oleh Badan…
Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Halmahera Tengah (Halteng) menggelar kegiatan safety riding and driving…
Oknum anggota Polres Pulau Morotai, berinisial MR, resmi diberhentikan tidak dengan hormat atau PTDH buntut…