Peringati 25 Tahun, Ombudsman Gelar Diskusi dan Bukber dengan Jurnalis di Maluku Utara

Ombudsman RI Perwakilan Maluku Utara menggelar buka puasa bersama dan diskusi publik dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Ombudsman RI.

Acara yang berlangsung pada Senin, 10 Maret 2025, mengusung tema “Eksistensi Ombudsman RI sebagai Pengawas Pelayanan Publik dalam Perspektif Media.”

Kepala Perwakilan Ombudsman Maluku Utara, Iriyani Abd Karim, menegaskan bahwa media merupakan mitra strategis dalam memperkuat peran Ombudsman sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik.

“Kami berharap media dapat berkolaborasi dengan Ombudsman untuk mencari formula sinergis yang dapat meningkatkan literasi masyarakat, khususnya dalam memahami hak-hak mereka sebagai penerima layanan publik,” ujar Iriyani.

Sementara itu, Ketua Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Ternate, Ikram Salim, menyatakan bahwa Ombudsman dan jurnalis memiliki tugas yang serupa dalam melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik.

“Perbedaannya terletak pada kewenangan masing-masing. Jurnalis bekerja berdasarkan Undang-Undang Pers yang menekankan kebebasan pers, profesionalisme, dan prinsip kerja media yang independen. Sementara Ombudsman memiliki kewenangan lebih dalam pengawasan pelayanan publik, termasuk memberikan sanksi administratif terhadap penyelenggara layanan,” jelas Ikram.

Narasumber lainnya, Sofyan Ali, menambahkan bahwa independensi adalah ruh utama dalam kerja media, sebagaimana halnya Ombudsman yang harus bebas dari intervensi dalam menjalankan tugasnya.

“Ombudsman dan media memiliki kesamaan, yaitu menyampaikan hasil pengawasannya kepada publik. Oleh karena itu, seharusnya ada sinergi yang lebih erat antara keduanya dalam mengawal pelayanan publik,” kata Sofyan.

Ia juga mendorong Ombudsman untuk lebih mengintensifkan pengawasan terhadap sektor pendidikan dan kesehatan, mengingat kedua bidang tersebut merupakan prioritas utama dalam pelayanan publik di tingkat pemerintah daerah, provinsi, hingga kabupaten/kota.