Polda Malut Didesak Usut Dugaan Setoran Sewa Jonder di Dinas Pertanian Halut

Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM) Maluku Utara mendesak Polda Malut untuk segera mengusut dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan oleh oknum pejabat Dinas Pertanian (Distan) Halmahera Utara terkait penyewaan traktor Jonder.

Menurut informasi yang diterima, terdapat tujuh unit alat Jonder yang disewakan oleh Distan Halut, meskipun seharusnya alat tersebut diperuntukkan sebagai bantuan kepada kelompok tani. Dari hasil penyewaan tersebut, masing-masing operator diwajibkan menyetor uang sebesar Rp 3 juta per bulan kepada oknum pejabat dinas, dengan dalih untuk menutupi biaya perbaikan alat yang rusak.

Ketua DPD GPM Maluku Utara, Sartono Halek, menegaskan bahwa isu dugaan penyalahgunaan wewenang dan pungli ini telah menjadi perhatian publik. Ia mendesak Polda Maluku Utara untuk segera turun tangan.

“Kami mendesak Polda Maluku Utara mengusut dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat Distan Halut. Ini jelas melanggar ketentuan hukum karena pungli termasuk tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan KUHP,” tegas Sartono, Selasa, 8 Juli 2025.

Sartono meminta agar Polda segera memanggil dan memeriksa pihak-pihak terkait untuk dimintai keterangan. Ia menilai, praktik pungli ini sangat merugikan masyarakat, khususnya para petani.

“Seharusnya alat Jonder digunakan untuk mendukung pertanian, bukan disewakan. Tindakan seperti ini jelas menghambat produktivitas pertanian di daerah,” ujarnya.

Ia juga menyayangkan bahwa di tengah semangat nasional mendukung program ketahanan pangan Presiden Prabowo, petani di Halmahera Utara justru terbebani biaya saat ingin bertani.

“Miris melihat kondisi ini. Petani ingin bertani, tapi malah harus bayar mahal karena oknum pejabat menarik setoran dari operator. Kami mendesak Bupati Halmahera Utara untuk segera mencopot Kepala Dinas Pertanian,” pungkas Sartono.