News

Rizal: LKPJ Wali Kota Ternate Kompilasi Program Bahari Berkesan dan Ternate Andalan

Kepala Bappelitbangda Kota Ternate, Rizal Marsaoly menyatakan, laporan Keterangan Pertanggung Jawaban( LKPJ)  tahun anggaaran 2021, yang akan di sampaikan secara resmi oleh Wali Kota Ternate, M. Tauhid Soleman, Kamis (17/3) besok di DPRD, sedikit agak berbeda dari sebelumnya.

Ini mengingat laporan pertanggung jawaban yang telah disiapkan oleh Bappelitbangada itu, merupakan kompilasi antara program Bahari Berkesan di era mantan Wali Kota dua peiode, almarhum Burhan Abdurahman, yang dikorelasikan dengan program Ternate Andalan.

“Jadi LKPJ tahun 2021 yang disampaikan di tahun 2022 ke DPRD ini agak sedikit berbeda Karen yang disampaikan ini transisi antara Bahari Berkesan dan dikompilasikan dengan  Ternate Andalan, melalui 8 Misi dan 14 program kerja prioritas TULUS,” papar Rizal, Rabu(16/3).

Rizal mengaku, laporan LKPJH tahun anggaran 2021, yang secara resmi akan disampaikjan oleh Wali Kota Ternate, pada rapat Paripurna di  DPRD Kota Ternate, Kamis(17/3) besok menggambarkan capaian bidang- bidang pelayanan, kemudian  BAB I yang menguraikan tentang gambaran umum, deskripsi Kota Ternate, kemudian memuat tentang inflasi, pertumbuhan, ekoniomi dan pengangguran, serta  pendapatan belanja dan pembiayaan.

“Jadi ini tugas kami di Bappelitbangda untuk bagaiamana mensinergikan untuk menjadi catatan penting dalam LKPJ yang disampaikan Wali Kota besok,”ujar Rizal.

Dalam LKPJ tahun anggaran 2021 juga lanjut Rizal, diketahui ada beberapa program  OPD yang  refocusing. Hal ini juga nantinya akan disampaikan dalam LKPJ oleh Wali Kota.

Selain itu, LPKJ tahun anggaran 2021 yang nantinya  disampaikan dalam rapat paripurna oleh DPRD itu, nantinya juga diserahkan ke BPK RI Perwakilan Maluku Utara, sebagai sandaran, dalam pelaksanaan audit keuangan tahun anggaran 2021, yang  saat ini sementara berjalan.

Pemkot berharap hasil audit BPK ini juga mendapat predikat  wajar  tanpa pengecualian( WTP) untuk mempertahankan besaran kucuran dana intensif daerah (DID).

“Hasil audit oleh BPK Ri ini nantinya juga termaktub dalam LPP APBD  baru nanti. Yang pasti target kami tetap mempertahankan predikat WTP,” ujarnya. (SAR)

redaksi

Recent Posts

Dana BOS Tahap Awal 2026 di Morotai Capai Rp5 Miliar Lebih

Dinas Pendidikan Pulau Morotai, Maluku Utara mencatat total Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tahap pertama…

2 jam ago

Munggahan dan Ruwahan: Bahasa Budaya untuk Menyambut Ramadan

Oleh: Andy Hadiyanto RAMADAN dalam ajaran Islam bukan sekadar peristiwa kalender, melainkan peristiwa spiritual yang…

2 jam ago

Pansus II DPRD Ternate Finalisasi 2 Ranperda, Atur Cadangan Pangan dan Investasi Pro-UMKM

Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Kota Ternate memfinalisasi dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) usulan Pemerintah…

16 jam ago

Disdik Morotai Beri Penjelasan soal Bantuan Pendidikan tak Kunjung Disalurkan

Dinas Pendidikan (Disdik) Pulau Morotai, Maluku Utara, menyampaikan penjelasan terkait sejumlah barang pengadaan berupa mobiler…

17 jam ago

Jaksa Kembali Periksa Sekda Malut, Dalami Kasus Korupsi Anggaran Mami dan WKDH

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara kembali memeriksa Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Samsuddin A.…

17 jam ago

Satgas Saber Buka Hotline Pengaduan di Malut, Awasi Harga Pangan Jelang Ramadan

Satuan Tugas (Satgas) Sapu Bersih (Saber) Pelanggaran Harga, Keamanan, dan Mutu Pangan di Maluku Utara…

21 jam ago