Dugaan pelanggaran hak pekerja kembali mencuat di lingkar industri tambang Halmahera Tengah, Maluku Utara. Kali ini, PT Favor Indah Jaya, perusahaan subkontraktor PT Weda Bay Nickel (WBN), dilaporkan ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Maluku Utara atas dugaan pelanggaran ketentuan ketenagakerjaan.
Laporan pengaduan tersebut diserahkan Tim Advokat Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara kepada Pengawas Ketenagakerjaan pada Jumat, 20 November 2026. Pengaduan itu diajukan untuk mendampingi Mahrun Wahab, mantan pekerja yang menjabat sebagai HSE Coordinator/Manager di lokasi operasional perusahaan di Lelilef, Kecamatan Weda Tengah.
Mahrun bekerja sejak Mei 2024 hingga Oktober 2026. Selama sekitar 29 bulan bekerja, ia diduga tidak mendapatkan sejumlah hak normatif sebagai pekerja.
Koalisi mengidentifikasi sedikitnya empat dugaan pelanggaran. Pertama, perusahaan disebut tidak mendaftarkan Mahrun sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Perusahaan juga diduga tidak memfasilitasi pemeriksaan kesehatan atau medical check-up.
Kedua, Mahrun disebut harus bekerja tujuh hari dalam sepekan tanpa mendapatkan hak istirahat mingguan. Ketiga, jam kerjanya berlangsung dari pukul 07.30 hingga 17.00 WIT. Bahkan, dalam sejumlah kesempatan, pekerjaan berlanjut hingga pukul 22.00 WIT tanpa pembayaran upah lembur.
Keempat, perusahaan diduga tidak memberikan hak cuti tahunan meski masa kerja Mahrun telah melampaui satu tahun.
Koalisi juga menyoroti tidak adanya perjanjian kerja tertulis. Sementara pembayaran upah sebesar Rp10 juta setiap bulan disebut dilakukan melalui transfer ke rekening pribadi seorang admin perusahaan.
Menurut Koalisi, rangkaian dugaan tersebut menunjukkan pengabaian terhadap hak dasar pekerja, mulai dari jaminan sosial, waktu istirahat, pembayaran lembur hingga kepastian hubungan kerja.
Ironisnya, Mahrun merupakan pekerja yang bertanggung jawab sebagai HSE Coordinator/Manager, posisi yang berkaitan langsung dengan pengawasan kesehatan, keselamatan, dan lingkungan kerja di perusahaan.
Masalah ini kemudian berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK). Koalisi menyebut perusahaan memberhentikan Mahrun melalui pesan daring pada 16 Oktober 2026, dua hari setelah ia meninggalkan lokasi kerja karena keadaan darurat keluarga.
Perwakilan Koalisi Pendamping Buruh Maluku Utara, Lukman Harun, mengatakan kasus tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah, terutama pengawas ketenagakerjaan di sektor industri tambang.
“Kasus ini harus menjadi atensi serius bagi fungsi pengawasan negara di sektor industri Maluku Utara. Ini bukan kali pertama. Pembiaran terhadap subkontraktor yang beroperasi tanpa kontrak kerja tertulis, mengabaikan BPJS Ketenagakerjaan, dan menerapkan jam kerja eksploitatif akan menciptakan preseden buruk bagi perlindungan buruh,” kata Lukman.
Ia menilai pengawasan dan pemberian sanksi tegas diperlukan agar perusahaan subkontraktor lain tidak mengabaikan kewajiban terhadap pekerjanya.
Melalui laporan tersebut, Koalisi mendesak Pengawas Ketenagakerjaan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Disnakertrans Maluku Utara menerbitkan nota pemeriksaan serta menindaklanjuti dugaan pelanggaran sesuai kewenangan hukum.
Koalisi juga meminta agar perkara tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila ditemukan unsur tindak pidana. Selain itu, perusahaan didesak memenuhi seluruh hak normatif Mahrun yang diduga belum dibayarkan.
Advokat Koalisi, Susanti Daeng Suki, mengatakan laporan tersebut turut ditembuskan kepada Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dan BPJS. Hingga laporan pengaduan diserahkan, belum terdapat keterangan dari pihak PT Favor Indah Jaya mengenai tuduhan tersebut.
Editor: Rian Hidayat
