Tim MK-BISA Minta Mendagri-Kapolri Tidak Cawe-cawe di Pilgub Malut

Tim Relawan Paslon Muhammad Kasuba-Basri Salama (MK-BISA) meminta Mendagri Tito Karnavian dan Kapolri Listyo Sigit Prabowo tidak ikut terlibat alias cawe-cawe dalam tahapan Pilgub Maluku Utara.

“Indikasi adanya dugaan campur tangan Mendagri dan Kapolri terlihat dari proses penetapan Sherly Tjoanda sebagai calon gubernur menggantikan mendiang suaminya. Kami menilai hal itu tidak normal, baik proses pemeriksaan kesehatan, narkotika, pengurusan SKCK, maupun proses penatapan Sherly sebagai peserta pilkada ini di luar kelaziman,” kata Dino Umahuk, Ketua Tim Relawan MK-BISA.

Menurut Dino, adapula proses pengamanan terhadap Sherly yang diduga melibatkan personel Mabes Polri dinilai berlebihan.

Mantan aktivis 98 itu meminta Kapolri agar menarik personelnya yang diduga telah diperbantukan untuk pengamanan Sherly selaku peserta Pilkada Maluku Utara 2024.

“Ada sinyal kuat terkait dugaan kedua pemimpin pemerintahan di tingkat pusat itu dalam mendukung salah satu pasangan calon tertentu di Pilgub Maluku Utara. Jadi kami meminta dengan hormat agar kedua petinggi institusi itu agar menahan diri dan tidak menggunakan pengaruhnya yang berpotensi menciderai demokrasi lokal bahkan memunculkan bara konflik di tengah masyarakat,” ujar mantan Ketua Tim Relawan 328 Prabowo Maluku Utara itu.

Dino berharap ada kesadaran bersama menjaga dan membangun demokrasi secara bermartabat, sehingga akan lahir pemimpin-pemimpin di daerah yang kredibel dan mampu membangun daerahnya.

Apalagi menurut dia, Presiden Prabowo sendiri telah menyatakan secara berulangkali tidak mencampuri proses pilkada di daerah dan meminta seluruh jajarannya untuk menjaga proses demokrasi berjalan dengan jujur, adil dan bermartabat.

“Presiden Prabowo berulangkali menekankan hal itu, jadi saya minta sebagai pembantu presiden, Tito Karnavian dan Kapolri Listyo agar mematuhi perintah presiden tersebut,” ujarnya.