News

Wakapolda Malut Ingatkan Para Kapolres Tak Potong Anggaran Pengamanan Pemilu

Wakapolda Maluku Utara, Brigjen Pol Samudi mengingatkan kepada jajaran Kapolres agar tak memotong anggaran operasi Mantap Brata untuk anggota di lapangan saat melakukan pengamanan Pemilu.

Hal ini ditegaskan Brigjen Pol Samudi setelah memberikan arahan dan tatap muka bersama anggota di Polres Ternate, Rabu, 10 Januari 2024.

“Jadi, banyak sebenarnya yang kita mau tekankan. Bahwa, dalam Operasi Mantap Brata itu, kepada para Kapolres, jangan melakukan pemotongan anggaran operasi Mantap Brata,” tegas Samudi.

Jenderal bintang satu ini juga mengingatkan anggota yang bertugas di lapangan agar tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan.

“Untuk masalah internal seperti kekurangan personil itu harus bagaimana. Kami juga akan cek sejauh mana pemahaman Kabag Ops dan Kasat saat mengahadapi potensi-potensi yang akan terjadi,” katanya.

Potensi-potensi itu, sambung ia, seperti gangguan Kamtibmas. “Apakah gangguan di dalam Pemilu, anggota juga harus siap semua. Jadi istilahnya kita siap semuanya,” ucapnya.

Disentil dengan kerawanan sesuai pemaparan Kapolres Ternate, Samudi menanggapi dengan santai, semua tentang keberpihakan, misalkan anggota maupun lainnya.

“Jika anggota yang pangkatnya Bintara masih bisa dirolling, harus diganti dulu, jika dia masih ada di situ, contohnya istrinya, suaminya yang caleg dapilnya di situ, akan menjadi persoalan,” pungkasnya.

—–

Penulis: Samsul Laijou

Editor: Ghalim Umabaihi

redaksi

Recent Posts

Sigofi Gam: Cara Pemkot Ternate Menjaga Kebersihan Lingkungan

Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate, Maluku Utara, terus mendorong gerakan kebersihan lingkungan melalui aksi bertajuk Sigofi…

2 jam ago

Pertemuan Daerah WALHI Malut Tegaskan Perlawanan Ekstraktivisme di Bumi Kie Raha

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Maluku Utara resmi menggelar Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) ke-6…

4 jam ago

Ombudsman Malut Serahkan Hasil Penilaian Maladministrasi 2025, Lima Daerah Belum Raih Opini Tertinggi

Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Maluku Utara menyerahkan hasil Penilaian Maladministrasi Pelayanan Publik Tahun 2025…

7 jam ago

Kasus Dugaan Korupsi Tunjangan DPRD Malut Naik Penyidikan Setelah 20 Saksi Diperiksa

Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Maluku Utara resmi meningkatkan status penanganan kasus dugaan tindak pidana…

13 jam ago

Fahruddin Maloko Soroti Dugaan Kriminalisasi Warga, Dorong WALHI Tempuh Jalur Litigasi Tambang

Ketua Badan Hukum NasDem Maluku Utara, Fahruddin Maloko, menyoroti maraknya dugaan kriminalisasi terhadap warga yang…

13 jam ago

Nazla Kasuba Ajak WALHI Kolaborasi DPRD Kawal Isu Lingkungan di Maluku Utara

Ketua Komisi I DPRD Provinsi Maluku Utara, Nazlatan Ukhra Kasuba, menyatakan komitmen lembaganya untuk memperkuat…

14 jam ago