Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda meminta seluruh pemerintah kabupaten dan pemerintah desa bergerak cepat memperbaiki data calon lahan cetak sawah. Langkah itu dinilai penting untuk menyelamatkan alokasi program pemerintah pusat yang berpotensi kembali hilang.
Menurut Sherly, Maluku Utara sebelumnya mendapat alokasi program cetak sawah baru seluas 10.000 hektare dari Kementerian Pertanian. Namun setelah melalui verifikasi Survei Investigasi dan Desain (SID) yang melibatkan tim Universitas Gadjah Mada (UGM), hanya sekitar 2.500 hektare yang dinyatakan memenuhi kelayakan.
Artinya, terdapat sekitar 7.500 hektare dari kuota yang terancam tidak terealisasi akibat masalah kesiapan dan validitas data lahan. Hal itu diungkapkan Sherly dalam Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Lapangan Perikanan Bastiong, Kota Ternate, Rabu, 5 Agustus 2026.
Sherly meminta para bupati segera berkoordinasi dengan pemerintah desa untuk melakukan pemeriksaan ulang lahan yang sebelumnya diusulkan kepada Kementerian Pertanian.
Menurutnya, kesempatan untuk memperbaiki data masih terbuka. Karena itu, pemerintah daerah diminta tidak menyia-nyiakan waktu agar kuota yang telah dialokasikan pemerintah pusat tidak kembali berkurang.
“Setelah verifikasi UGM, yang layak hanya 2.500 hektare. Artinya kita kehilangan kuota 7.500 hektare akibat persoalan data lahan. Kami masih diberi kesempatan memperbaiki data dalam satu bulan ke depan,” kata Sherly.
Malut Ketergantungan Beras
Persoalan tersebut menjadi semakin penting karena Maluku Utara hingga kini masih bergantung pada pasokan beras dari luar daerah.
Sherly menyebut produksi beras lokal baru mampu memenuhi sekitar 20 persen kebutuhan masyarakat, sementara sekitar 80 persen lainnya masih harus didatangkan dari provinsi lain. Ketergantungan tersebut membuat harga pangan di Maluku Utara ikut terbebani biaya distribusi dan logistik antardaerah.
Kondisi itu sebelumnya juga menjadi perhatian Pemprov Maluku Utara dalam agenda pengendalian inflasi. Pada Mei 2026, Sherly menyebut ketergantungan pasokan dari luar daerah masih menjadi salah satu tantangan utama ketahanan pangan Maluku Utara.
Karena itu, pembukaan sawah baru dipandang bukan sekadar proyek perluasan lahan, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat produksi pangan lokal dan mengurangi ketergantungan terhadap daerah lain.