Anggota DPRD Halut Palang Kantor Samsat, Buntut Belum Realisasikan DBH

Sejumlah Anggota DPRD Halmahera Utara palang kantor Samsat di Tobelo lantaran tidak ada kepedulian untuk realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp 60 milyar selama 3 tahun sejak 2020-2023.

Aksi yang dilakukan pada Kamis 20 Juli 2023 ini dengan tujuan meminta DBH yang menjadi hutang Pemprov segera dibayarkan.

Dalam aksi tersebut, anggota DPRD Halut membawa 2 buah spanduk yang bertuliskan “Pemda Provinsi segera lunasi utang DBH di Halut, stop pungut pajak retribusi, dan bayar hutang DBH 60 miliar”.

Aksi sekitar pukul 09.40 WIT ini dilakukan di ruang lobi kantor Samsat Tobelo. Sebelumnya, sudah ada diskusi antara pihak Samsat Tobelo dengan Pihak DPRD.

Namun, karena tidak ada titik temu, pertemuan itu berujung pada aksi pemalangan Kantor Samsat yang dilakukan oleh DPRD Halmahera Utara.

“Kegiatan ini dilakukan sebagai wujud kekecewaan kami. Tidak lagi ada cara lain. Karena prosedur normatif sudah berulang kali kami lakukan. Pernah juga DPRD Malut berkunjung ke Halut. Salah satu agendanya membahas dana tersebut, tetapi utang Pemerintah Provinsi Malut kepada Pemda Halut sebesar 60 miliar masih dijanjikan akan dibayarkan,” ucap ketua komisi II DPRD Halut, Samsul Bahri.

Intinya, lanjut Samsul, kegiatan pemalangan yang dilakukan saat ini diharapkan pihak Samsat menghentikan sementara aktivitas kantor maupun aktivitas pembayaran pajak dan retribusi.

“Kami akan melakukan aksi kembali jika belum ada pembayaran oleh Pemerintah Provinsi Maluku Utara terkait DBH,” tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Samsat Tobelo Bahtra Baut mengaku tidak bisa memberikan keterangan terkait masalah terseut.

“Kami dari Samsat menerima aksi yang dilakukan oleh DPRD Halut. Terkait aksi ini akan kami sampaikan kepada Pimpinan kami. Kami meminta maaf karena saat ini pimpinan kami berada di luar daerah,” ucapnya.

———-

Penulis: Agus Salim Abas

Editor: Ghalim Umabaihi