Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Halmahera Utara, Maluku Utara, angkat bicara soal pemeriksaan sejumlah pejabat oleh KPK.
Pemeriksaan ini sebelumnya dilakukan karena atas laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi pada proyek sanitasi tahun 2022 yang melekat pada Dinas Pertanian Halmahera Utara.
Ketua DPC GAMKI Halut, Sudarmin Paliema mengatakan bahwa proses pemeriksaan sudah dilakukan oleh KPK dan sekarang KPK dalam posisi mendalami hasil pemeriksaan sehingga masih ada proses selanjutnya.
“Apakah persoalan ini akan naik pada tahap penyidikan ataukah terhenti karena tidak ada bukti cukup dan kuat, sebagai masyarakat, kita patut menunggu proses itu,” kata Sudarmin kepada cermat, Sabtu, 9 Maret 2024.
GAMKI turut meminta warga Halmahera Utara bersabar, serta tidak menyebarkan berita hoaks, fitnah dan sebagainya seakan akan bahwa perbuatan itu telah nyata dilakukan, apalagi ada kalangan tertentu yang mendesak untuk tangkap ketua DPRD.
“Ini adalah suatu kekeliruan yang sangat fatal dalam dunia hukum, dan ini adalah salah satu bukti edukasi yang tidak baik kepada masyarakat,” ucapnya.
Sudarmin bilang, proses penangkapan terduga pelaku itu ada mekanisme hukumnya bukan karena tekanan publik tetapi adanya dua alat bukti yang cukup sebagai bukti permulaan.
“KUHAP kita mengatur begitu apalagi KPK adalah lembaga negara yang sifatnya independen sehingga tidak bisa diatur oleh siapapun apalagi sampai di intervensi” jelasnya
Disisi lain, lanjut Sudarmin, asas praduga tak bersalah harus juga dikedepankan, “sebagai masyarakat ilmiah harusnya kita memberikan edukasi terhadap masyarakat dan menyampaikan sesuatu yang benar,” cetusnya.
“Oleh karena itu saya mengajak mari kita bersama pemerintah Halut sekarang ini untuk berpikir mencari solusi agar persoalan di daerah ini cepat selesai jangan hanya melempar batu satu dengan yang lain dan juga saling cuci tangan,” tutup Sudarmin.