Pelabuhan Hiri Tak Berfungsi Usai Diresmikan, Wali Kota Didesak Evaluasi Kadis PUPR

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Ternate, Rus’an, mendapat sorotan tajam atas hasil pembangunan Pelabuhan Hiri yang dinilai tidak sesuai kebutuhan masyarakat maupun aspek mitigasi.

Sorotan ini muncul setelah diresmikan pada Rabu, 15 Januari 2025, Pelabuhan Hiri tak dapat difungsikan. Proyek ini dianggap tidak direncanakan dan dieksekusi dengan baik, sehingga menimbulkan berbagai permasalahan yang merugikan warga setempat.

Ruang tunggu pelabuhan, yang seharusnya mendukung berbagai aktivitas mobilitas masyarakat Hiri, justru dinilai sempit dan tidak fungsional. Fasilitas ini tidak mendukung aktivitas bongkar muat barang seperti bahan bangunan dan perabot rumah tangga, yang menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Selain itu, akses jalan keluar ruang tunggu yang terlalu sempit semakin memperburuk situasi.

Tidak hanya itu, breakwater yang dibangun di sisi kiri pelabuhan juga menuai kritik. Alih-alih memberikan perlindungan, keberadaan breakwater ini justru memicu pusaran gelombang di pintu masuk pelabuhan saat gelombang pasang. Kondisi ini dinilai membahayakan motoris atau pengemudi speedboat yang ingin merapat atau keluar dari pelabuhan.

“Breakwater ini dibangun tanpa perencanaan yang matang. Pusaran gelombang yang terjadi sangat menyulitkan dan berbahaya bagi keselamatan pengguna pelabuhan,” ujar Wawan Ilyas, pegiat Aliansi Masyarakat Pemuda Hiri (AMPUH), Kamis, 16 Januari 2025.

Buruknya perencanaan yang terus berubah dan hasil akhir yang tidak sesuai kebutuhan masyarakat dinilai mencerminkan lemahnya kinerja Kepala Dinas PUPR. Oleh karena itu, Wali Kota Ternate dan Sekretaris Kota Ternate didesak untuk segera mengevaluasi Rus’an.

“Proyek breakwater ini sudah dikonsultasikan secara berkala oleh pihak AMPUH dan Pemerintah Kota, tetapi hasilnya tetap tidak sesuai kebutuhan dan tidak mempertimbangkan mitigasi yang matang. Artinya, proyek ini dilakukan secara serampangan. Kami mendesak agar Kepala Dinas PUPR segera dievaluasi,” tegas Wawan.

Masyarakat Hiri berharap Pemerintah Kota Ternate dapat mengambil langkah tegas untuk memperbaiki kondisi pelabuhan dan memastikan perencanaan ke depan benar-benar mempertimbangkan kebutuhan serta keselamatan masyarakat. Evaluasi terhadap kebijakan dan eksekusi proyek di Dinas PUPR dinilai penting untuk menghindari permasalahan serupa di masa depan.