Pelantikan kepala SMPN di Ternate Dipertanyakan

Pelantikan belasan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Ternate, Maluku Utara, dipertanyakan. Hal itu mengemuka saat pihak keluarga salah satu Kepala Sekolah, yang katanya diundang dalam pelantikan di Aula Kantor Dinas Pendidikan, namun tidak kunjung dilantik, karena diduga ada kesalahan admimistrasi, lalu digantikan dengan nama Kepala Sekolah yang lain.

Endang  Sulastri, keluarga Saiful Hasan, di lokasi pelantikan, Jumat ( 13/5) mengatakan, pengangkatan calon Kepsek SMPN 3 misalnya, berdasarkan undangan yang diterima, calon kepsek SMPN 3 yang akan dilantik yakni Saiful Hasan, yang berdasarkan perolehan nilai, menduduki rangking pertama dengan perolehan nilai 131,1. Namun yang dilantik Yusra Abas, yang berada di urutan ketiga berdasarkan perengkingan, dengan nilai 124,20.

Katanya, Saiful Hasan sendiri, berdasarkan SK Wali Kota Ternate, Nomor 821.2/KEP/1571/2022, tertanggal 10 Mei 2022, harusnya dilantik bersamaan dengan 14 kepsek lainya, yang mana, berdasarkan undangan pelantikan yang telah ia terima, diminta untuk menghadiri pelantikan pada pukul 15.00 WIT.

Namun, kata Endang, ketika sudah berada dilokasi pelantikan, mendadak Saiful hasan mendapatkan informasi ada pembatalan SK terhadap dirinya.

“jadi menurut kami ada yang janggal, awalnya undangan disampaikan jam 9, tapi kemudian di jam 12 siang ada konfirmasi dari BKD katanya ada pembatalan, nanti menyusul, hanya berselang beberapa menit sebelum pelantikan, ada apa sebenarnya?” Endang bertanya-tanya.

Menurutnya, kalau pun ada pembatalan SK, mestinya disampaikan jauh hari sebelum pelantikan. Namun, pembatalan dilakukan pada detik-detik pelantikan akan dilaksanakan, dengan alasan ada kesalahan pengetikan oleh staf dibagian BKD.

“Jadi ini aneh sekali, ini undangan resmi, bukan undangan orang nikah atau yang lain. Apalagi kesalahan justru bukan hanya satu saja, akan tetapi ada juga di sekolah yang lain, tentunya tidak masuk akal. Kami selaku pihak keluarga merasa tidak puas soal ini,” kesalnya.

Endang yang juga ketua DPC  partai NasDem Ternate Selatan ini, juga mempertanyakan hasil perengkingan, sebagaiamana penjelasan pihak Dinas yang menyebut pelantikan terhadap 15 Kepsek tersebut sudah berdasarkan hasil tahapan asesmen.

“Penjelasan Kadis katanya sesuai hasil asesmen. Kalau seperti itu, tentunya kami pihak keluarga juga tidak merasa puas, karena dugaan kami ada interfensi oknum-oknum tertentu,” sebutnya.

Terpisah, Kadis Pendidikan Kota Ternate Muslim Gani yang dikonfimasi, mengakui, 15 kepsek yang secara resmi telah dilantik tersebut, tentunya telah berdasarkan hasil seleksi melalui rekomendasi Pansel yang diterima oleh Wali Kota.

Terkait dengan perengkingan, kata dia, jika dibuat skala misalnya, skala nol sampai 50 maka tidak ada satupun peserta yang mendapatkan nilai di bawah 50.

Kalau dibuat skala 50,1 sampai dengan 60 adalah cukup maka tidak ada satupun  peserta yang berada di wilayah itu, kalau dibuat skala 90 sampai 150 sangat memuasakan maka semua peserta lulus sangat memuasakan berarti wali kota sebagai PPK bisa saja mengangkat  siapa saja di wilayah itu di antara 29 orang itu.

Ia menjelaskan, soal perengkingan ada sekolah yang hanya satu peserta dan ada sekolah yang lebih dari satu peserta. “Namun kita bukan cari siapa yang juara tapi yang terbaik,” ujarnya.

Hasil Pansel, katanya, tetap dipakai, itu menunjukan bahwa hasil seleksi apa ada yang kita lantik tadi diluar dari hasil pansel, itu menunjukan bahwa semua dilantik hasil Pansel.

Hal ini pun mendapat sorotan dari Sartono Halek, yang juga DPP Gerakan Pemuda Marhaenis (GPM)  bidang ESDM dan LHK. Ia menduga, ada hal yang tidak beres dengan pelantikan tersebut.

Katanya, ada seorang calon Kepala Sekolah yang sebelumnya mengikuti tes asesmen dan dinyatakan lolos hingga mendapatkan undangan pelantikan namun, menjelang pelantikan, mereka mendapat pembatalan pelantikan.

“Namanya juga digantikan dengan orang lain dengan alasan kekeliruan dan kesalahan administrasi,” katanya.

“Kami meminta kepada Wali Kota Ternate evaluasi dan meminta Wali Kota Ternate mengklarifikasi dan memberi penjelasan terkait dengan hal ini,” pintanya. (SAR)