Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, memperkuat upaya pencegahan korupsi melalui pembenahan tata kelola pemerintahan daerah. Langkah ini dilakukan dengan mendorong transparansi, pengawasan internal, serta peningkatan profesionalisme aparatur sipil negara.
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui kehadiran Sekretaris Daerah (Sekda) Pulau Morotai, Muhammad Umar Ali, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Daerah dan Pencegahan Korupsi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Rakor berlangsung di Gedung Islamic Center, Kota Ambon, Provinsi Maluku, Kamis, 19 November 2026.
Umar mengatakan, forum tersebut menjadi kesempatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pemahaman mengenai tata kelola pemerintahan sekaligus mengidentifikasi langkah pencegahan terhadap potensi korupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Menurut dia, pencegahan korupsi tidak cukup hanya mengandalkan penindakan setelah terjadi pelanggaran. Pemerintah daerah juga perlu membangun sistem yang mampu mencegah penyimpangan sejak awal.
“Penguatan pencegahan korupsi tidak hanya berkaitan dengan penindakan ketika terjadi pelanggaran. Hal yang tak kalah penting adalah memastikan sistem pemerintahan mampu menutup ruang terjadinya penyimpangan sejak awal,” kata Umar, Jumat, 20 November 2026.
Ia menjelaskan, penerapan tata kelola pemerintahan yang baik harus dibarengi dengan peningkatan profesionalisme aparatur, penguatan pengawasan internal, transparansi pengelolaan pemerintahan, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
Umar juga menilai, tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan publik. Dengan sistem pemerintahan yang lebih tertib dan terbuka, kepercayaan masyarakat diharapkan meningkat dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik.
Ia menegaskan, upaya membangun pemerintahan yang bersih membutuhkan komitmen seluruh jajaran birokrasi, bukan hanya sebatas keikutsertaan dalam forum koordinasi.
“Rakor ini menjadi salah satu ruang untuk memperkuat komitmen tersebut, sekaligus mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, berintegritas, dan semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab Pulau Morotai diharapkan dapat memperkuat penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penulis: Aswan Kharie | Editor: Rian Hidayat
