Advetorial

Tiga Serikat Pekerja Tegaskan NHM Kooperatif dan Patuh terhadap Regulasi Ketenagakerjaan

Tiga organisasi serikat pekerja internal PT Nusa Halmahera Minerals (NHM) menyampaikan pernyataan resmi untuk meluruskan informasi yang dinilai keliru dan tendensius dari LSM Solidaritas Anak Muda Indonesia Timur (SMIT).

Pernyataan tersebut menyusul isu terkait ketidakhadiran Presiden Direktur NHM dalam agenda mediasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Kemnaker RI) pada 13 Juni 2025.

Serikat pekerja menilai tuduhan tersebut mencerminkan pemahaman yang kurang mendalam terhadap mekanisme pemanggilan resmi serta prinsip hubungan industrial di Indonesia.

Ketua PUK SPKEP SPSI NHM, Rusli Abdullah, menegaskan bahwa ketidakhadiran Presiden Direktur NHM bukan disebabkan oleh unsur kesengajaan maupun pengabaian. Ketika undangan mediasi diterima, Presiden Direktur sedang menjalani urusan keluarga yang mendesak di luar negeri, sehingga tidak memungkinkan untuk kembali ke Jakarta dalam waktu singkat.

“Kami yang berada di internal perusahaan sangat memahami bahwa ini adalah persoalan teknis, bukan bentuk ketidakpatuhan. NHM selama ini justru menjadi salah satu perusahaan tambang yang paling terbuka dalam menjalin komunikasi tripartit,” tegas Rusli, Kamis, 19 Juni 2025.

Pernyataan senada disampaikan oleh Rudi Pareta, Ketua PB GSBM NHM. Ia menilai tuduhan SMIT yang menyebut NHM tidak menghargai institusi negara adalah pernyataan yang keliru, menyesatkan, dan bahkan berpotensi mencemarkan nama baik perusahaan.

“Kami rutin mendampingi manajemen NHM dalam berbagai forum resmi bersama Disnaker, DPRD, dan pemerintah daerah. Kehadiran kami bukan sekadar simbolis, melainkan bukti nyata bahwa perusahaan berkomitmen membangun dialog,” ujarnya.

Sementara itu, Andi Mochtar, Ketua PK FPE KSBSI NHM, menambahkan bahwa pada 16 Juni 2025, manajemen NHM bersama kuasa hukum dan ketiga serikat telah memenuhi undangan klarifikasi lanjutan dari Kemnaker RI.

“Fakta bahwa manajemen dan kami sebagai serikat hadir bersama dalam mediasi lanjutan menunjukkan bahwa perusahaan bersikap kooperatif. Jangan biarkan opini publik dibelokkan oleh narasi yang tidak sesuai fakta lapangan,” jelas Andi.

Ketiga pimpinan serikat menegaskan bahwa NHM selama ini menjunjung tinggi prinsip hubungan industrial yang sehat, terbuka terhadap kritik, dan selalu hadir dalam forum-forum formal yang membahas isu ketenagakerjaan.

Mereka secara kolektif mengimbau publik agar tidak mudah terpengaruh oleh tuduhan sepihak yang belum tentu mencerminkan kebenaran. Menurut mereka, NHM telah menunjukkan itikad baik dan komitmen hukum secara konsisten di setiap tahapan proses.

cermat

Recent Posts

Disdik Pulau Taliabu Dorong Bahasa Daerah Masuk Pelajaran Sekolah

Dinas Pendidikan (Disdik) di Pulau Taliabu, Maluku Utara, berkomitmen mendorong kurikulum bahasa daerah masuk dalam…

7 jam ago

Unkhair dan IPB Bahas Kerja Sama Bidang Riset

Universitas Khairun (Unkhair) Ternate menerima kunjungan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, dan Pemberdayaan Masyarakat Agromaritim…

7 jam ago

Ini Pesan Kasat Lantas Polres Ternate di HUT ke-70 Lalu Lintas

Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Ternate, AKP Farha, mengimbau seluruh masyarakat, khususnya para pengendara, untuk…

8 jam ago

Kantah Halmahera Barat Hadiri Peringatan 65 Tahun UUPA di Kanwil BPN Maluku Utara

Dalam rangka memperingati 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960, jajaran Kantor Pertanahan (Kantah)…

9 jam ago

Mulai 2026, Pengelolaan Anggaran Desa di Morotai Wajib Berbasis Online

Pemerintah Daerah Pulau Morotai, Maluku Utara, menegaskan bahwa mulai tahun 2026 seluruh proses pengelolaan anggaran…

13 jam ago

Rumah Makan Ayam Bakar Pak RT di Ternate Terbakar, Kerugian Capai Rp 200 Juta

Dapur Rumah Makan Ayam Bakar Pak RT yang terletak di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Muhajirin,…

16 jam ago