Wakil Ketua Komisi IV DPR Soroti Minimnya Kontribusi Sektor Perikanan terhadap Pembangunan Nasional

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Ir. Panggah Susanto, menyoroti rendahnya kontribusi sektor perikanan terhadap pembangunan nasional pada Triwulan I (TW I) tahun 2025.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, kontribusi sektor perikanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tercatat hanya sebesar 2,29%, menurun dibandingkan TW I tahun 2024 yang mencapai 2,33%.

Pertumbuhan sektor perikanan pun mengalami penurunan, dari 3,49% pada TW I tahun 2024 menjadi hanya 2,25% pada TW I tahun 2025. Selain itu, volume ekspor pada TW I tahun 2025 tercatat sebesar 0,43 juta ton. Sementara itu, nilai realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) pada Juni 2025 hanya mencapai Rp975,74 miliar.

Menurut Panggah, data tersebut menunjukkan bahwa kontribusi sektor kelautan dan perikanan masih jauh dari optimal jika dibandingkan dengan potensi sumber daya alam (SDA) kelautan dan perikanan Indonesia yang sangat melimpah, baik dari sektor tangkap maupun budidaya.

“Kita memiliki sumber daya kelautan dan perikanan yang melimpah, tetapi kontribusi sektor ini masih sangat minim pada TW I tahun 2025. Kontribusi terhadap PDB dan pertumbuhan masing-masing hanya 2,29% dan 2,25%. Ini menunjukkan adanya sesuatu yang salah dan perlu ditata kembali agar kontribusi sektor KKP dapat meningkat secara maksimal,” ujarnya kepada media ini, Rabu, 9 Ju2025.

Panggah juga menilai bahwa maraknya praktik illegal fishing menjadi salah satu penyebab utama rendahnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pembangunan nasional. Ia menyebutkan bahwa kerugian negara akibat praktik tersebut diperkirakan mencapai sekitar Rp13 triliun selama periode 2020–2025. Selain itu, praktik penyelundupan hasil laut atau ekspor ilegal turut memperburuk kondisi ini.

“Maraknya praktik illegal fishing dan penyelundupan hasil laut yang terus terjadi berdampak langsung terhadap rendahnya kontribusi sektor kelautan dan perikanan terhadap pertumbuhan, PDB nasional, dan juga PNBP,” tegasnya.

Sebagai anggota DPR RI dari Dapil Jawa Tengah, Panggah mendesak agar Kementerian Kelautan dan Perikanan lebih fokus dalam merumuskan langkah-langkah strategis. Ia mendorong adanya kebijakan yang secara efektif mampu menekan praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur atau Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (IUUF) yang masih marak terjadi.