Bank Indonesia (BI) Perwakilan Maluku Utara memperkuat upaya pengendalian inflasi pangan melalui peningkatan produksi pertanian, kerja sama antar daerah, dan penguatan rantai pasok. Langkah ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan bahan pangan sekaligus melindungi daya beli masyarakat.
Upaya tersebut menjadi bagian dari Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) 2026 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat, 23 Oktober 2026.
GPIPS tahun ini mengusung tema Memperkuat Konektivitas dan Rantai Pasok untuk Ketahanan Pangan Sulampua di Tengah Risiko Iklim. Program tersebut menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, Bank Indonesia, pelaku usaha, dan mitra strategis dalam menjaga stabilitas harga pangan.
Kegiatan ini dibuka oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas A.M. Djiwandono bersama Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi. Sejumlah kepala daerah dari wilayah Sulampua turut menghadiri kegiatan tersebut.
Dalam GPIPS 2026, BI memperkenalkan pendekatan Tallukarsa Pangan Sulampua yang berarti tiga daya upaya, yakni Karsa Daya, Karsa Sambung, dan Karsa Tata. Ketiga program ini dirancang untuk memperkuat produksi pangan, memperlancar distribusi antar daerah, serta membangun tata kelola pangan yang lebih terintegrasi.
Penguatan tersebut dinilai penting karena wilayah Sulampua memiliki karakteristik kepulauan dengan sentra produksi dan daerah konsumsi yang tersebar. Ketimpangan pasokan, tantangan distribusi, serta risiko iklim, termasuk El Nino, berpotensi mengganggu produksi dan ketersediaan pangan.
BI menilai pengendalian inflasi tidak cukup hanya melalui stabilisasi harga dalam jangka pendek. Upaya tersebut juga perlu didukung peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan serta efisiensi rantai pasok.
Di Maluku Utara, implementasi program Karsa Daya dilakukan melalui Sekolah Lapang budidaya bawang merah di Kabupaten Halmahera Timur dan Halmahera Selatan. Program ini diperkuat dengan fasilitasi pembiayaan melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang melibatkan perbankan.
Hingga Oktober 2026, dukungan sarana dan prasarana produksi berupa bibit, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), serta alat tangkap telah disalurkan kepada sembilan kelompok tani atau gabungan kelompok tani (gapoktan) dan empat kelompok nelayan.
Dukungan tersebut ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan hasil panen daerah, sehingga ketersediaan pangan lokal dapat diperkuat.
Sementara itu, program Karsa Sambung berfokus pada penguatan Kerja Sama Antar Daerah (KAD), khususnya untuk komoditas pangan yang berkontribusi terhadap inflasi.
Di Maluku Utara, kerja sama tersebut diwujudkan melalui inisiatif perdagangan bawang merah antara Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Ternate dan Kota Probolinggo. Selain itu, terdapat kerja sama bisnis antara pelaku usaha atau offtaker di Kabupaten Halmahera Utara dengan pemasok utama (champion) cabai rawit di Kabupaten Malang, Jawa Timur.
Distribusi cabai rawit dalam kerja sama tersebut didukung Badan Pangan Nasional (Bapanas) melalui pemanfaatan pesawat milik TNI Angkatan Udara. Skema ini diharapkan membantu memperlancar pasokan komoditas dari daerah produsen ke wilayah konsumen.
Adapun Karsa Tata diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan ekosistem pangan. Di Maluku Utara, langkah ini dilakukan melalui pencocokan bisnis (business matching) antara kelompok tani, Koperasi Desa Merah Putih, dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi sebagai calon penyerap hasil produksi atau offtaker.
Kerja sama tersebut diharapkan dapat menghubungkan petani dengan pasar yang lebih pasti sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pangan di daerah.
BI juga memperkuat sinergi dengan Bapanas melalui pengembangan neraca pangan. Instrumen ini digunakan sebagai sistem peringatan dini untuk mengidentifikasi potensi defisit pangan dan menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan stabilisasi pasokan serta harga.
Selain tiga program tersebut, TPID Maluku Utara menjalankan gerakan urban farming bertajuk Rindang Berseri. Program ini memanfaatkan lahan tidur milik pemerintah melalui kerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Di Kota Ternate, pelaksanaannya melibatkan Tim Penggerak PKK, pondok pesantren, dan rumah tangga untuk memperkuat produksi pangan dari lingkungan permukiman.
Program Rindang Berseri tercatat menambah pasokan kangkung sekitar 2,7 hingga 4,5 ton per bulan. Sementara itu, tanaman cabai rawit masih dalam tahap perawatan dengan potensi produksi mencapai 1,35 hingga 2,7 ton per bulan.
Pengembangan produksi pangan lokal, kerja sama perdagangan antar daerah, dan pembenahan rantai pasok menjadi bagian dari strategi pengendalian inflasi di Maluku Utara. Melalui pendekatan tersebut, stabilitas harga diharapkan dapat ditopang oleh pasokan yang lebih terjaga dan distribusi pangan yang lebih efisien.