SURABAYA — Industri media Indonesia menghadapi tantangan ketimpangan ekonomi digital, ketergantungan pada iklan pemerintah, serta perubahan pola konsumsi informasi. Diversifikasi pendapatan dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga keberlanjutan bisnis media tanpa mengorbankan independensi redaksi dan kualitas jurnalistik.
Hal tersebut mengemuka dalam Panel 1 Indonesia Digital Media Conference (IDMC) 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (28/10/2026). Panel bertema “Peta Ekosistem Informasi 2027: Siapa Bicara, Siapa Didengar?” menghadirkan Ketua Komisi Digital dan Sustainability Dewan Pers, Dahlan Dahi; Associate Professor Monash University Indonesia, Ika Karlina Idris; serta CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto.
Dahlan menyoroti ketimpangan distribusi nilai ekonomi dalam ekosistem digital. Menurut dia, pasar iklan Indonesia bernilai sekitar Rp71,5 triliun, dengan sekitar 80 persen dikuasai tiga platform digital.
Di sisi lain, perusahaan media harus menanggung biaya produksi jurnalistik, mulai dari peliputan hingga verifikasi fakta. Namun, nilai ekonomi yang dihasilkan dari konten berita belum terdistribusi secara sebanding kepada media yang memproduksinya.
Situasi ini semakin menantang dengan berkembangnya layanan berbasis kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan pengguna memperoleh jawaban tanpa harus mengunjungi situs berita.
Dahlan mengatakan, Dewan Pers melalui Komisi Digital dan Sustainability mendorong penguatan hak ekonomi atas karya jurnalistik serta kebijakan persaingan usaha yang sehat. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan pembagian nilai ekonomi digital yang lebih adil bagi perusahaan pers.
Sementara itu, Ika Karlina Idris menyoroti ketergantungan media terhadap iklan pemerintah. Berdasarkan penelitian yang dipaparkannya, pada 2025 iklan pemerintah menyumbang rata-rata 45,85 persen dari pendapatan iklan media. Pada sejumlah media, porsinya mencapai 76,1 persen, sedangkan pada media di luar Jakarta sekitar 49 persen.
Ketergantungan tersebut membuat media rentan terhadap perubahan kebijakan dan pemangkasan anggaran pemerintah. Sebanyak 71,3 persen media kecil, menurut paparan Ika, juga menempatkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagai momentum penting untuk memperoleh pendapatan iklan.
Karena itu, Ika menilai diversifikasi sumber pendapatan perlu menjadi prioritas perusahaan media. Media juga didorong melibatkan komunitas dalam produksi dan distribusi berita, tidak hanya sebagai narasumber, tetapi sebagai mitra untuk mengembangkan ide liputan, memperkaya perspektif lokal, dan memperluas jangkauan informasi.
Dari sisi bisnis, CEO Beritajatim.com, Dwi Eko Lokononto, membagikan pengalaman membangun perusahaan media bersama empat jurnalis lainnya dengan modal terbatas. Pada enam bulan pertama operasional, mereka bahkan harus menggunakan tabungan pribadi untuk membiayai kebutuhan perusahaan.
“Kami didirikan oleh lima jurnalis yang, mohon maaf, isi kantongnya juga enggak banyak,” kata Dwi, yang akrab disapa Cak Luki.
Menurut dia, reputasi, kepercayaan publik, dan kepedulian terhadap karyawan menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan perusahaan media.
Ia menyebut Beritajatim.com berupaya menjaga komitmen untuk tidak terlambat membayar gaji karyawan selama sekitar 20 tahun. Komitmen itu, kata dia, tetap diupayakan ketika pandemi Covid-19 menekan industri media.
Untuk menghadapi perubahan teknologi dan kebutuhan pasar, Beritajatim.com mengembangkan produksi audio, studio, dan kanal media sosial. Perusahaan tersebut juga memperluas layanan konsultasi komunikasi, pemantauan media (media monitoring), serta pemantauan media sosial (social media monitoring).
Cak Luki menilai kolaborasi antarmedia dan penguatan jejaring industri, termasuk melalui AMSI, penting untuk memperluas pengetahuan, mengembangkan produk, dan membuka peluang bisnis baru.
Diskusi tersebut menegaskan bahwa keberlanjutan perusahaan pers tidak cukup hanya mengandalkan pendapatan iklan. Media perlu memperkuat posisi dalam ekosistem ekonomi digital, mengembangkan sumber pemasukan alternatif, dan berinovasi dalam layanan bisnis tanpa mengabaikan independensi redaksi.
Melalui IDMC 2026, AMSI mendorong pelaku industri media menyusun strategi transformasi yang sesuai dengan perubahan ekosistem informasi. Langkah ini tidak hanya ditujukan untuk menjaga keberlangsungan bisnis, tetapi juga memastikan pers tetap mampu menyediakan informasi berkualitas bagi masyarakat.
IDMC 2026 didukung sejumlah perusahaan dan lembaga, antara lain Pertamina, Astra, BNI, Djarum, Alamtri, PLN, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Freeport, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Bank Jago, Bank Mandiri, GoTo, Bank Syariah Indonesia (BSI), Astra Honda Motor, dan INALUM.