Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Maluku Utara pada triwulan kedua tahun 2026 adalah sebesar 15,35 persen secara tahunan. Angka ini menyusul kinerja kuat pada triwulan pertama 2026 yang sempat tumbuh sebesar 19,64 persen.
Pertumbuhan ini menempatkan Malut sebagai salah satu provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Indonesia.
BPS menyebut, faktor pendrong pertumbuhan tersebut meliputi sektor hilirisasi berbasis pertambangan mineral menjadi penggerak utama ekonomi daerah.
Kemudian tingginya arus penanaman modal asing di bidang pertambangan yang turut memperkuat ekspansi bisnis dan infrastruktur di wilayah ini.
Meski demikian, BPS juga mencatat bahwa angka kemiskinan di provinsi ini justru meningkat menjadi 5,79 persen atau sekitar 77,85 ribu jiwa pada Maret 2026. Kondisi tersebut dinilai menjadi alarm bagi pemerintah daerah.
Sebab di tengah geliat investasi, industri pengolahan, dan hilirisasi nikel yang terus berkembang, masih banyak masyarakat yang belum merasakan manfaat pertumbuhan ekonomi secara nyata.
Akademisi Universitas Khairun (Unkhair) Ternate Nurdin Muhammad meyakini kondisi tersebut sebagai ironi pembangunan di Maluku Utara.
“Ini bukan sekadar paradoks statistik, tetapi bukti bahwa model pembangunan yang dijalankan sedang mengalami persoalan mendasar,” kata Nurdin wartawan, Kamis, 6 Agustus 2026.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unkhair itu mengatakan, struktur pertumbuhan ekonomi Maluku Utara masih sangat bergantung pada industri ekstraktif, khususnya pertambangan dan hilirisasi nikel.
Meningkatnya investasi, produksi, dan ekspor, kata dia, tak menjamin membuat kesejahteraan masyarakat ikut meningkat. Pertumbuhan ekonomi juga dinilai belum memiliki keterkaitan kuat dengan sektor-sektor ekonomi yang menjadi sumber penghidupan masyarakat.
“Pertumbuhan ekonomi hanya menghasilkan angka yang indah di laporan, tetapi belum mampu mengubah kehidupan masyarakat di desa-desa, nelayan, petani, pelaku UMKM, dan pekerja sektor informal,” ujarnya.
Nurdin mendorong pemerintah daerah mengubah orientasi pembangunan dengan memperkuat sektor yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi, seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan ekonomi desa.
Program pengentasan kemiskinan, kata dia, juga perlu diarahkan pada peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat, bukan hanya mengandalkan bantuan sosial.
Hal senada disampaikan akademisi Unkhair lainnya, Asmar Hi. Daud. Ia menilai peningkatan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang tinggi menunjukkan adanya paradoks pembangunan di Maluku Utara.
Asmar mengatakan, pertumbuhan yang ditopang industri pengolahan nikel dan investasi besar belum otomatis meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena manfaatnya belum tersebar secara merata, terutama kepada tenaga kerja lokal, UMKM, nelayan, dan petani.
“Ini mencerminkan kecenderungan growth without inclusion dan enclave economy, yaitu nilai ekonomi meningkat, tetapi keterkaitannya dengan ekonomi lokal masih lemah,” kata Asmar.
Karena itu, ia meminta Pemerintah Provinsi Maluku Utara tidak hanya mengejar investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan manfaat pembangunan dirasakan masyarakat.
Penguatan tenaga kerja lokal, peningkatan keterampilan, dukungan terhadap UMKM, nelayan dan petani, serta perbaikan layanan dasar dinilai menjadi bagian penting yang harus diperkuat.
“Jika pertumbuhan terus meningkat tetapi jumlah penduduk miskin juga bertambah, maka yang perlu dievaluasi bukan angka statistiknya, melainkan arah dan kualitas kebijakan pembangunannya,” ujarnya.