Jelang HUT ke-80 RI, Wamen ATR/BPN Tegaskan Komitmen Pemerintah Berikan Kepastian Hukum atas Tanah

Menjelang Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan komitmen kuat Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui kepastian hukum atas tanah.

“Ini adalah bukti nyata bahwa negara hadir untuk melindungi hak rakyat atas tanah. Tanah bukan sekadar aset, tetapi juga sumber kehidupan dan kesejahteraan,” ujar Wamen Ossy dalam keterangan pers di Jakarta, Rabu, 13 2025.

Per Juli 2025, tercatat 122,7 juta bidang tanah telah terdaftar dari target nasional 126 juta bidang. Capaian ini menjadi landasan penting untuk mendorong investasi, pembangunan berkelanjutan, serta pemerataan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Selain itu, Kementerian ATR/BPN terus mempercepat program sertipikasi tanah wakaf. Hingga saat ini, sebanyak 272.237 bidang tanah wakaf telah berhasil disertipikasi. Program ini mendukung pembangunan fasilitas umum seperti rumah ibadah, sekolah, ruang terbuka hijau, hingga taman kota.

“Ini merupakan tanggung jawab negara untuk memberikan kepastian hukum atas rumah ibadah dan mendorong terbentuknya lingkungan yang inklusif dan harmonis,” tambahnya.

Komitmen tersebut sejalan dengan berbagai program prioritas pemerintah lainnya di berbagai sektor, antara lain:

Program Makan Bergizi Gratis (MBG): Telah menjangkau 7 juta anak sekolah, mendukung tumbuh kembang generasi muda.
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG): Telah melayani 7 juta warga sejak Februari 2025 dan menciptakan lebih dari 100 ribu lapangan kerja di bidang kesehatan.
Pembangunan dan Renovasi 3 Juta Rumah: Sejak awal 2025, telah diselesaikan 139 ribu unit sebagai solusi atas krisis perumahan nasional.
Program Sekolah Rakyat: Telah mendirikan dan mengoperasikan 100 titik sekolah untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan berkualitas.
Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih: Lebih dari 80 ribu koperasi telah dibentuk untuk memperkuat pembiayaan usaha rakyat dan penyediaan infrastruktur dasar di tingkat desa/kelurahan.

“Seluruh capaian ini tidak lepas dari dukungan aktif masyarakat. Sinergi antara negara dan rakyat adalah kekuatan utama untuk mewujudkan kemajuan bangsa,” tutup Wamen Ossy.