Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara, menilai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tobelo, dr. Janta Bony sangat arogan, terutama saat mengambil keputusan memecat 10 orang Nakes.
DPRD meminta Bupati Halmahera Utara, Frans Manery untuk segera menggantinya jika ia terus mempertahan sikap arogan tersebut.
Hal itu diungkapkan Ketua Komisi III DPRD Janlis G Kitong, kepada awak media setelah melakukan rapat bersama dengan Pihak RSUD Tobelo, Kamis, 16 Januari 2025.
“Kesimpulan dari rapat ini, agar ditinjau kembali SK Pemberhentian 10 Nakes. Kendati begitu, dari pihak Inspektorat mengatakan ini lebih pada putus kontrak. Padahal, pasca mogok kerja pihak RSUD menerima tenaga kontrak kurang lebih 10 orang, nah dari sini saya berkesimpulan ada unsur suka tidak suka,” ucapnya.
Janlis bilang, dengan situasi dan kondisi di Kabupaten Halmahera Utara, pemimpin tidak bisa arogan, apalagi saat hak-hak nakes tidak dibayar, tetapi kerjanya dipaksakan. Pemimpin harus mencari jalan keluar dengan baik.
“Tidak bisa pemimpin yang pang emosi. Ini untuk semua pemimpin, bukan hanya RSUD. Saya berharap untuk menghadapi situasi, seperti kondisi para PNS, tenaga kontrak, tidak boleh dengan emosi. Ini bisa saja hal yang kecil akan kadi besar,” tegasnya.
Mantan ketua DPRD Halmahera Utara ini sekali lagi menegaskan, SK pemberhentian 10 Nakes ini merupakan keputusan arogan yang dilakukan Direktur RSUD.
“Sekali lagi saya ucapkan, di daerah ini tidak boleh jadi pemimpin yang arogan, tidak boleh, celaka itu. Jika Direktur tidak sepaham dengan budaya kita, harus diganti,” pungkasnya.
Sementara, Direktur Rumah Sakit Umum (RSUD) Tobelo dr. Janta Boni enggan memberikan keterangan ketika ditemui awak media di kantor DPRD Halmahera Utara (Halut). Padahal ia dimintai untuk memberikan keterangan terkait dengan pemecatan 10 orang tenaga kesehatan (Nakes). Ia bahkan memilih lari dari sejumlah awak media.
Sejumlah awak media sempat mengejar Direktur RSUD Tobelo hingga keluar ruangan, namun tidak satu pun penjelasan yang diberikan soal pemecatan Nakes.
“Tidak ada hubungan dengan pemecatan Nakes, dan rapat hari ini dengan DPRD juga belum ada keputusan,” ucapnya.
Dirinya juga tidak mau bicara terkait masalah pemecatan Nakes, padahal pihak RSUD melakukan pemecatan Nakes ini tanpa alasan yang jelas.